STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi sekaligus penguatan komitmen Kejaksaan RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif melalui penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
"Bagi Kejaksaan, keterbukaan informasi bukan semata-mata untuk memperoleh predikat informatif tetapi untuk memastikan hadirnya pelayanan publik yang semakin transparan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung RI, Sarjono Turin, S.H., M.H., dalam sambutannya.
Menurut Sarjono, Kejaksaan RI memandang keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif melainkan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum dan pembangunan kepercayaan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan regulasi, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), transformasi layanan digital serta peningkatan kualitas pelayanan informasi dari pusat hingga daerah.
Dalam pelaksanaannya, jelas Sarjono, Kejaksaan mengembangkan empat strategi utama di antaranya transformasi komunikasi publik dan penguatan kelembagaan kehumasan.
Strategi tersebut didukung berbagai kanal pelayanan mulai dari website resmi, portal e-PPID, media sosial, contact center, hingga pelayanan tatap muka.
Bahkan Kejaksaan menempatkan program transformasi layanan informasi publik sebagai menjadi salah satu prioritas institusi.
"Kami memperkuat digitalisasi layanan PPID, mengembangkan contact center berbasis omnichannel, serta meningkatkan penyebarluasan informasi melalui contact center, media digital,"
ujar Plt Sesjamintel Sarjonmo Turin yang didampingi Kepala Bidang Media dan Kehumasan, Tri Sutrisno.
PUSPENKUM KEJAGUNG
Lebih lanjut, Sarjono menilai keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau jumlah kanal layanan yang tersedia. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana keterbukaan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat
Dalam konteks tersebut, Kejaksaan menetapkan tiga dampak utama keterbukaan informasi yang ingin diwujudkan. Pertama meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi resmi mengenai kebijakan pelayanan dan kinerja Kejaksaan; kedua, memperkuat akuntabilitas kelembagaan melalui penyampaianm informasi yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dampak terakhir yang ingin diwujudkan Kejaksaan adalah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi, konsultasi, dan pengaduan sebagai masukan untuk perbaikan pelayanan.
"Dengan demikian transparansi menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi penegak hukum," ujarnya.
Ke depan, kejaksaan berkomitmen melanjutkan penguatan keterbukaan informasi melalui integrasi contact center, penyempurnaan regulasi dan standar pelayanan, optimalisasi layanan digital, peningkatan kompetensi aparatur, serta memonitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026
Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Plt Sesjamintel Tegaskan Transparansi Sebagai Instrumen Pengawasan Kejaksaan
Follow
Rekomendasi
