Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggelar kegiatan Penerangan Hukum di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar (PDAM Makassar) dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih (Good Corporate Governance) serta memitigasi potensi tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kegiatan di aula kantor PDAM Makassar tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrum, jajaran Dewan Pengawas, Komite Audit, serta seluruh pejabat struktural di lingkungan PDAM Makassar.

Plt. Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum, menegaskan bahwa jajarannya saat ini terus berbenah dan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan peran ganda sebagai penyedia layanan air bersih sekaligus BUMD pencetak laba.

“Dari target laba awal sebesar Rp8 miliar, alhamdulillah saat ini perolehan laba kita sudah menembus angka Rp17 miliar lebih. Capaian ini tentu berkat dukungan berbagai pihak, termasuk pendampingan hukum yang konsisten dari Kejaksaan melalui Bidang Datun, salah satunya dalam pendampingan pengadaan meteran air,"
ujar Andi Syahrum yang menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan penerangan hukum ini.

Kejati Sulsel

Dalam sesi diskusi, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, yang membawakan materi "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Tata Kelola PDAM Kota Makassar" menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merusak sistem tata kelola pemerintahan, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat atas akses air bersih.

Soetarmi menjelaskan bahwa korupsi di tubuh PDAM memiliki multiplier effect (efek ganda) yang sangat merusak. Kebocoran anggaran dan penyelewengan dana operasional berdampak langsung pada penurunan kualitas air, seringnya terjadi kendala distribusi akibat pipa bocor, kenaikan tarif yang tidak adil bagi pelanggan, hingga munculnya krisis kepercayaan publik (loss of public trust). 

“Korupsi di tubuh PDAM bukan sekadar angka kerugian di atas kertas audit. Rp20 miliar yang dikorupsi pada masa lalu setara dengan ribuan meter pipa baru yang gagal diganti, ribuan sambungan rumah tangga baru yang gagal terpasang, dan ratusan ribu warga yang harus menderita karena air keruh atau macet. Oleh karena itu, pencegahan korupsi di PDAM adalah upaya mutlak untuk menyelamatkan hak asasi warga atas air bersih," tegas Soetarmi.

Kejati Sulsel Gelar Penerangan Hukum di PDAM Makassar guna Perkuat Tata Kelola BUMD dan Cegah Korupsi

Modus Operandi Korupsi di BUMD

Dalam kegiatan tersebut, Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel memaparkan berbagai modus operandi korupsi yang rentan terjadi di BUMD, mulai dari sektor pengadaan barang dan jasa, kebijakan pengelolaan keuangan, hingga praktik pungutan liar dan manipulasi pencatatan meteran di lapangan. Turut dijelaskan pula instrumen hukum pemberantasan korupsi, termasuk perkembangan aturan dari UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru - UU No. 1 Tahun 2023) yang memberikan penekanan kuat pada pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).

Sebagai langkah preventif di sektor hulu, Kejati Sulsel mendorong manajemen PDAM Makassar untuk konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001, melakukan digitalisasi ekosistem pelayanan dan pengadaan (e-procurement), menguatkan independensi Satuan Pengawas Internal (SPI), mengaktifkan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta terus memperkuat sinergi pendampingan hukum bersama Kejaksaan.

Kejati Sulsel Gelar Penerangan Hukum di PDAM Makassar guna Perkuat Tata Kelola BUMD dan Cegah Korupsi

Melalui kegiatan Penerangan Hukum ini, diharapkan seluruh jajaran pejabat dan pegawai Perumda Air Minum Makassar memiliki pemahaman hukum yang kuat, mengedepankan transparansi, serta berkomitmen mewujudkan pelayanan publik air bersih yang profesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kejaksaan RI: Kejati Jatim dan Lampung Raih Penghargaan, Kasi Penkum Kejati Kepri Peserta Terbaik
Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kejaksaan RI: Kejati Jatim dan Lampung Raih Penghargaan, Kasi Penkum Kejati Kepri Peserta Terbaik Kamis, 19 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel Peringkat I Kategori Kejaksan Tinggi, Ini Daftar Peraih Penghargaan Pengelola PPID Terbaik di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2026
Kejati Sulsel Peringkat I Kategori Kejaksan Tinggi, Ini Daftar Peraih Penghargaan Pengelola PPID Terbaik di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2026 Kamis, 19 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Plt Sesjamintel Tegaskan Transparansi Sebagai Instrumen Pengawasan Kejaksaan
Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Plt Sesjamintel Tegaskan Transparansi Sebagai Instrumen Pengawasan Kejaksaan Kamis, 12 Nov 2026 09:07 WIB

Baca Selengkapnya
Puspenkum Gelar Edukasi Jaga Desa di Kab Pesawaran, Imbau Aparatur Desa Hindari 3 Bentuk Penyalahhgunaan Kewenangan
Puspenkum Gelar Edukasi Jaga Desa di Kab Pesawaran, Imbau Aparatur Desa Hindari 3 Bentuk Penyalahhgunaan Kewenangan Selasa, 10 Nov 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas Senin, 09 Nov 2026 19:50 WIB

Baca Selengkapnya
Direktur Uheksi JAM PIDSUS Gelar Monev Pengendalian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti dan Denda Cukai di Kejati Sulsel
Direktur Uheksi JAM PIDSUS Gelar Monev Pengendalian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti dan Denda Cukai di Kejati Sulsel Jumat, 06 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Tegaskan Kesiapan Mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026
Kejaksaan RI Tegaskan Kesiapan Mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026 Kamis, 05 Nov 2026 19:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tegaskan Penetapan Tersangka BB dalam Perkara Pengadaan Bibit Nanas Sesuai Prosedur, Kejati Sulsel Kantongi Bukti Baru
Tegaskan Penetapan Tersangka BB dalam Perkara Pengadaan Bibit Nanas Sesuai Prosedur, Kejati Sulsel Kantongi Bukti Baru Selasa, 03 Nov 2026 13:02 WIB

Baca Selengkapnya
Ungkap Titik Rawan Korupsi, Kejati Sulsel Ingatkan Anggota DPRD Kab Luwu Tak Lewati Batas Kewenangan dalam Menjalankan Tugas
Ungkap Titik Rawan Korupsi, Kejati Sulsel Ingatkan Anggota DPRD Kab Luwu Tak Lewati Batas Kewenangan dalam Menjalankan Tugas Senin, 02 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan RJ Pemuda Tersangka Penganiayaan yang Dipicu Tunggakan Rumah
Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan RJ Pemuda Tersangka Penganiayaan yang Dipicu Tunggakan Rumah Kamis, 29 Okt 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sidang Lanjutan Tipikor Pengadaan Bibit Nanas DTPH-BUN Sulsel, 6 Saksi Ungkap Rekayasa Proposal BAST Fiktif dan Janji Manis Penyedia
Sidang Lanjutan Tipikor Pengadaan Bibit Nanas DTPH-BUN Sulsel, 6 Saksi Ungkap Rekayasa Proposal BAST Fiktif dan Janji Manis Penyedia Selasa, 27 Okt 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Makassar Terima Penyerahan Tersangka AMM Terkait Perkara Penggelapan Pajak Rp1,18 Miliar
Kejari Makassar Terima Penyerahan Tersangka AMM Terkait Perkara Penggelapan Pajak Rp1,18 Miliar Senin, 26 Okt 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumsel Lantik Kajari Palopo, Tekankan 5 Tugas Utama yang Harus Diselesaikan
Kajati Sumsel Lantik Kajari Palopo, Tekankan 5 Tugas Utama yang Harus Diselesaikan Sabtu, 24 Okt 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati dan Wakajati Sulsel Dianugerahkan Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik
Kajati dan Wakajati Sulsel Dianugerahkan Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik Kamis, 22 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Puspenkum dan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker Gelar Penerangan Hukum Perlindungan bagi Tenaga Kerja
Puspenkum dan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker Gelar Penerangan Hukum Perlindungan bagi Tenaga Kerja Senin, 19 Okt 2026 14:02 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Puspenkum Kejagung Gelar Monev di Kejari Mempawah Sekaligus Tinjau Lokasi Karhutla
Tim Puspenkum Kejagung Gelar Monev di Kejari Mempawah Sekaligus Tinjau Lokasi Karhutla Minggu, 18 Okt 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lantik Burhan, S.H., M.H., Sebagai Kajari Gowa, Kajati Sulsel Tekankan 5 Pedoman Pelaksanaan Tugas
Lantik Burhan, S.H., M.H., Sebagai Kajari Gowa, Kajati Sulsel Tekankan 5 Pedoman Pelaksanaan Tugas Jumat, 16 Okt 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kasasi Dikabulkan MA, JPU Kejati Sulsel Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Jasa Pelayanan JKN pada RSUD Syekh Yusuf Gowa
Kasasi Dikabulkan MA, JPU Kejati Sulsel Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Jasa Pelayanan JKN pada RSUD Syekh Yusuf Gowa Minggu, 11 Okt 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lanjutkan Kerja Sama Bantuan Hukum Datun, Kajati Sulsel Ingatkan Penerapan Prinsip Business Judgment Rule
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lanjutkan Kerja Sama Bantuan Hukum Datun, Kajati Sulsel Ingatkan Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Jumat, 09 Okt 2026 10:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel Tahan Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas Balai P2P Sulawesi III TA 2022 sd 2023, Kerugian Ditaksir Rp516 Juta
Kejati Sulsel Tahan Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas Balai P2P Sulawesi III TA 2022 sd 2023, Kerugian Ditaksir Rp516 Juta Rabu, 07 Okt 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
6 Saksi Sidang Perkara Korupsi Bibit Nanas Bongkar Rekayasa Dokumen BAST Tanam Ilegal di Lahan PTPN hingga Cuci Uang Valas
6 Saksi Sidang Perkara Korupsi Bibit Nanas Bongkar Rekayasa Dokumen BAST Tanam Ilegal di Lahan PTPN hingga Cuci Uang Valas Selasa, 06 Okt 2026 16:59 WIB

Baca Selengkapnya
Cari SDM Unggul, Kejati Sulsel Uji 10 Kandidat Pejabat Eselon IIIb Kejaksaan
Cari SDM Unggul, Kejati Sulsel Uji 10 Kandidat Pejabat Eselon IIIb Kejaksaan Senin, 05 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Istri Memaafkan Perbuatan Suami, Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan MKR Perkara KDRT dari Kejari Parepare
Istri Memaafkan Perbuatan Suami, Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan MKR Perkara KDRT dari Kejari Parepare Kamis, 01 Okt 2026 14:28 WIB

Baca Selengkapnya
Kawal Program Prioritas Presiden, Penkum Kejati Sulsel Ingatkan Pengelola Sekolah Rakyat Kelola Amanah Tanpa Korupsi
Kawal Program Prioritas Presiden, Penkum Kejati Sulsel Ingatkan Pengelola Sekolah Rakyat Kelola Amanah Tanpa Korupsi Senin, 28 Sep 2026 16:35 WIB

Baca Selengkapnya