STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menghadirkan dua orang saksi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai saksi untuk dua perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kamis 19 November 2026.
Para saksi dari Kemenhut tersebut diperiksa karena perkara yang tengah disidik oleh penyidik JAM PIDSUS berkaitan dengan pemanfaatan dan atau pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan lain.
Mengutip keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna, penyidik JAM PIDSUS memeriksa dua orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi batubara oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2013-2025.
Adapun saksi dari Kemenhut yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya adalah inisial MSS. Satu saksi lainnya berinisial FR diperiksa sebagai pihak dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Sebagai informasi, Tim Penyidik JAM PIDSUS pada akhir September 2026 lalu menggelar penggeledahan di sebuah hotel berinisial L yang berada di Kabupaten Nunukan.
Berdasarkan bahan penyidikan, Hotel L disebut terkait dengan dua Bupati Nunukan yang menjabat pada periode berbeda berinisial AHA dan AL.
Dalam proses penggeledahan ini penyidik mendalami dugaan penyimpangan berupa penggunaan dokumen pelepasan kawasan hutan milik PT SIL, perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang perkebunan, untuk kegiatan pertambangan PT CCM, tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana disebut dalam bahan penyidikan.
Penyimpangan lain yang didalami adalah dugaan penyalahgunaan mekanisme penghentian sementara kegiatan pertambangan (suspensi) yang diajukan sebanyak enam kali hingga tahun 2020, sehingga diduga memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan manipulasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penyimpangan dalam proses penilaiannya yang berkaitan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT CCM. Serta, dugaan penggunaan terminal khusus (tersus) yang tidak sah dalam penjualan batu bara untuk ekspor maupun pasar domestik pada periode 2021–2025.
Pada hari yang sama, penyidik JAM PIDSUS juga menghadirkan seorang saksi dari Kemenhut terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V Provinsi Lampung.
"Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yakni Saudara HP dari Kementerian Kehutanan," ujar Kapuspenkum.
Diketahui, perkara ini diambil alih oleh penyidik JAM PIDSUS Kejagung dari Kejaksaan Tinggi Lampung dalam keterangan pers yang disampaikan September 2026 lalu. Langkah itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada JAM PIDSUS Nomor: Prin-46/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 14 Juli 2026 jo. Nomor: Prin-119a/F.2/ Fd.2/08/2026 tanggal 26 Agustus 2026
Dalam proses penyidikan Tim Penyidik telah menemukan fakta adanya perbuatan melawan hukum yakni melakukan penanaman perkebunan tebu oleh PT. PSMI di areal Kawasan hutan yang dikelola oleh PT INHUTANI V Provinsi Lampung sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
Dalam perkembangannya, Tim Penyidik JAM PIDSUS telah menerima penyerahan secara sukarela PT PSMI berupa uang sebesar Rp1.003.184.000.000 dan USD 166.000 terkait perkara tersebut.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id