STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Muhammad Syarifuddin memastikan bahwa penetapan kembali BB sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sah, berdasar hukum, dan telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru.

Penegasan tersebut disampaikan Kajati Sulsel sebagai kesiapan institusinya menghadapi sidang Praperadilan Perkara Nomor: 50/Pid.Pra/2026/PN.Mks yang diajukan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, BB. 

Poin krusial pertama adalah permohonan Praperadilan telah Ne Bis In Idem atau hanya dapat diajukan satu kali. Kejati Sulsel dalam eksepsinya menegaskan bahwa permohonan ini merupakan permohonan kedua yang mempersoalkan hal yang sama, yakni penetapan tersangka atas diri Pemohon. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa diyakini Kejati Sulsel hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama guna mencegah terganggunya jalannya proses penyidikan. Oleh karenanya, permohonan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Poin krusial kedua adalah Kejati Sulsel menegaskan telah mematuhi sepenuhnya Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2026/PN.Mks tertanggal 29 Juni 2026 dengan membebaskan Pemohon dari penahanan. Putusan sebelumnya tidak pernah membatalkan atau menyatakan alat bukti penyidik bernilai "kosong" atau diperoleh secara melawan hukum, melainkan hanya menilai bahwa penetapan tersangka pada saat itu terlalu cepat (prematur) dan bukti belum cukup.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017, penyidik dapat melakukan penyidikan kembali dan menggunakan alat bukti yang pernah digunakan sebelumnya apabila kekurangan formalnya telah dipenuhi dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru pada 7 Juli 2026. 

Alat bukti baru tersebut antara lain Laporan Hasil Audit BPKP: Bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHP PKKN) BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-210/PW21/5/2026 tertanggal 22 Juni 2026 yang secara tegas menyatakan adanya kerugian negara yang nyata (actual loss).

"Laporan ini belum ada saat penetapan tersangka pertama (9 Maret 2026), sehingga mutlak berkedudukan sebagai alat bukti baru yang sah," ujar Kasi Penkum Kejti Sulsel.

Penyidik juga mengantongi keterangan ahli baru yang belum pernah digunakan pada penetapan tersangka pertama, masing-masing Ahli Keuangan Negara dan Ahli/Auditor BPKP. Alat bukti lainnya adalah percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan saksi ET, serta fakta kehadiran Pemohon dalam pertemuan dengan terdakwa Hasan Sulaiman dan C selaku Komisaris PT CAP, perusahaan penerima aliran dana pengadaan Rp40 miliar.

Bukti terakhir adalah pemeriksaan saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sah dan memuat fakta hukum, antara lain pemeriksaan kembali terhadap saksi IJ, AWDS, FT dan MJ. 

Poin krusial keempat dari kesiapan tim Kejati Sulsel menghadapi praperadilan adalah permohonan BB telah melampaui kewenangan hakim praperadilan karena memasuki substansi pokok perkara (materiil). 

Dalil-dalil Pemohon yang menguji keterkaitan perbuatan melawan hukum, memperdebatkan metode audit BPKP (net loss vs total loss), hingga dalih pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah, seluruhnya adalah domain pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan untuk diuji di sidang praperadilan yang hanya menilai aspek keabsahan formil. 

Terakhir adalah Kejati Sulsel telah memenuhi hak-hak tersangka sesuai ketentuan peralihan  sekaligus membantah tegas tudingan pelanggaran prosedur formil terkait pencantuman uraian singkat perkara dan hak tersangka.

Seluruh hak Pemohon, termasuk hak didampingi penasihat hukum, telah dipenuhi oleh penyidik. Penyidikan ini masih sah mengacu pada KUHAP lama (UU Nomor 8 Tahun 1981) berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 361 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga tidak ada kewajiban formil yang dilanggar oleh Termohon dalam format Surat Penetapan Tersangka. 

Kejati Sulsel berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi memulihkan kerugian perekonomian negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Kasi Penkum Kejati Sulsel menambahkan bahwa pihaknya telah menerima perintah langsung dari pimpinan untuk mengawal secara maksimal jalannya persidangan praperadilan kedua tersebut. Pengawalan dilakukan dengan mengerahkan kekuatan penuh, baik personel maupun sarana pendukung berupa peralatan, guna memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan tertib, aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambah Soetarmi.