STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek melalui Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Rehabilitasi Gedung untuk Produksi AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pada Perumda Tirta Wening Trenggalek Tahun Anggaran 2024 pada Kamis, 19 November 2026.
Tersangka baru berinisial WS selaku Direktur CV B itu langsung menjalani penahanan selama 20 hari terhitung mulai Jumat, 20 November 2026 di Rmah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Trenggalek, Hendryko Prabowo menegaskan penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup dalam perkara tersebut. Sebelumnya, WS diketahui mangkir dari dua kali pemanggilan oleh tim penyidik.
Dalam penjelasannya kepada media, Hendryko menjelaskan bahwa WS merupakan pimpinan perusahaan kontraktor yang menjalin kerja sama dengan Perumda Tirta Wening dalam pembangunan gedung produksi AMDK tersebut.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Trenggalek, Joko Sutrisno menambahkan tersangka WS diduga melakukan penyimpangan proyek yang mengarah pada indikasi kekurangan volume pekerjaan berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi.
Diduga Tersangka WS melakukan perbuatan fiktif berupa urugan pasir, pemasangan seng bekas pada pekerjaan persiapan, dan kualitas pekerjaan beton bangunan yang tidak sesuai SNI 2847:2019.
Dari perhitungan sementara, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka WS telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp 684.223.000.
Dalam mengungkap perkara ini, Penyidik Kejari Trenggalek telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi dan kini terus mendalami dugaan aliran dana kerugian negara untuk kepentingan pribadi.
Tersangka WS disangka melanggar Kesatu Pasal 603 Jis Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jis Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atau Kedua Pasal 604 Jis Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jis Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id