STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dana Alokasi Umum Earmark Tahun Anggaran 2023–2024.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) I Putu Kisnu, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Irmansyah Asfari, S.H., dalam keterangan persnya pada Rabu, 18 November 2026 menyampaikan bahwa penetapan empat tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.
Keempat tersangka tersebut adalah inisial MJA selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jeneponto sebagai Pengguna Anggaran (PA), Tersangka S selaku mantan Kepala Bidang Cipta Karya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tersangka MS, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Tersangka NB selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Kajari Jeneponto menjelaskan penyidikan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026. Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa 186 orang saksi, empat orang ahli, serta mengumpulkan berbagai dokumen, barang bukti dan bukti elektronik.
Para tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan, penetapan lokasi, penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), pengarahan pembelian material, hingga pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan termin pekerjaan.
Proyek pembangunan SPAM jaringan perpipaan tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000 untuk 24 lokasi pembangunan selama dua tahun anggaran.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Tim penyidik diantaranya menemukan bahwa penetapan lokasi tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga diduga dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), bukan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) sebagaimana ketentuan.
Penyidik turut menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memperkirakan total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.279.108.185,52.
Keempat tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto.
Atas perbuatannya, penyidik menetapkan para tersangka disangka telah melanggar Primair: Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023
Kejari Jeneponto menegaskan penyidikan belum berhenti pada penetapan empat tersangka. Tim penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id