STORY KEJAKSAAN - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan langkah tegas berupa penertiban terhadap aktivitas usaha PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP di Provinsi Riau.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna dalam keterangan pers pada Jumat, 20 November 2026 menyampaikan Langkah penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
“Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya,” ujar Kapuspenkum dalam keterangan tertulisanya.
Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi diduga melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Berdasarkan temuan, pabrik kelapa sawit PT GSL tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Oleh karena itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan kurang lebih seluas 42 hektare.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Tim Satgas PKH secara paralel juga melakukan penertiban terhadap PT RAPP yang memiliki luas areal kerja kurang lebih seluas 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Sementara itu Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak dikutip dari laman resmi Satgas PKH menegaskan bahwa kedua langkah penertiban tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga
Pemerintah melalui Satgas PKH terus memerangi berbagi bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya.
Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hasil lelang lebih tinggi Rp1 miliar dari harga limit yang ditetapkan BPA Kejaksaan RI dan KPKNL Palangka Raya
Baca Selengkapnya
Diresmikannya RS Adhyaksa Jawa Timur sebagai komitmen penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan RI
Baca Selengkapnya
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id