Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Staf Ahli Kejaksaan Agung pada pekan ini menggelar salah satu forum diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) penting untuk korps Adhyaksa. Dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, FGD ini mengangkat tema "Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026 Terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi Atas Putusan Bebas”.

Digelar hybrid dari Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 November 2026 dan diikuti seluruh jajaran Adhyaksa, FGD ini menghadirkan empat narasumber kompeten yaitu Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. yang mewakili unsur internal Kejaksaan; Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.H., yang mewakili unsur lembaga peradilan.

Dua narasumber lainnya adalah Ketua Komisi Kejaksaan RI sekaligus Rektor Universitas Adhyaksa Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., mewakili unsur pengawasan eksternal Kejaksaan dan akademisi; serta Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFr.A. selaku Ketua Tenaga Ahli Jaksa Agung sekaligus Dosen dan akademisi. 

FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum

Jaksa Agung dalam sambutannya menyampaikan bahwa putusan bebas pada hakikatnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi martabat manusia. Meski secara historis upaya hukum atas putusan bebas kerap menjadi perdebatan, kehadiran instrumen hukum yang baru telah memastikannya tidak dapat lagi diajukan banding maupun kasasi.

"Kedudukan tersebut tidak semata-mata memberikan kewenangan, tetapi pada saat yang bersamaan menuntut tanggung jawab besar," ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin

Tuntutan besar adalah adalah setiap jajaran penuntut umum harus memastikan bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah dipersiapkan dengan konstruksi hukum yang presisi, alat bukti yang sah dan memadai, serta strategi penuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi Penegakan Hukum

Lebih lanjut, ST Burhanuddin menginstruksikan adanya transformasi penegakan hukum secara menyeluruh di setiap tahapan. Pada Tahap Pra-Penuntutan, Jaksa Agung menginstruksikan agar hubungan antara penyidik dan penuntut umum harus diarahkan pada koordinasi yang substantif. 

Penelitian berkas perkara tidak boleh sekadar menjadi proses pemenuhan kelengkapan administratif, melainkan sarana untuk menguji kecukupan alat bukti, menilai pemenuhan unsur delik, serta mengantisipasi persoalan di persidangan.

Pada Tahap Penuntutan, Jaksa Agung mengingatkan surat dakwaan wajib disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Dakwaan merupakan dasar sekaligus batas bagi keseluruhan proses pembuktian, sehingga setiap perumusannya harus memiliki keterkaitan logis dengan fakta dan alat bukti.

Sementara pada Tahap Persidangan, Jaksa Agung menegaskan bahwa penuntut umum dilarang sekadar bertindak sebagai pembaca dokumen administratif. Jaksa harus tampil sebagai litigator andal yang mampu melakukan proses pembuktian secara strategis untuk merekonstruksi kebenaran materiil. 

Argumentasi hukum di hadapan majelis hakim yang disusun penuntut umum harus rasional, logis, dan adaptif. Perumusan tuntutan pidana (requisitoir) juga dituntut mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan. "Ketika kesempatan untuk mengoreksi tidak ada lagi tersedia, memastikan setiap proses berjalan dengan benar sejak awal merupakan bentuk pertanggungjawaban tertinggi seorang penuntut umum," ujar Jaksa Agung.

FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum

Menutup arahannya, Jaksa Agung mengingatkan seluruh jajaran agar tidak memandang ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas sebagai pelemahan fungsi penuntutan. Sebaliknya, hal ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kehati-hatian, memperkuat kualitas pembuktian, dan membangun sistem pengendalian perkara yang lebih ketat sejak tahap awal.

"Semoga forum ini menghasilkan pemikiran yang objektif, konstruksi, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas penuntutan serta menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI," ujar Jaksa Agung menutup sambutannya.

Aspirasi Para Jaksa

Sementara itu Wakil Jaksa Agung RI, Prof Dr Asep Nana Mulyana usai pelaksanaan FGD menyampaikan bahwa Kejagung telah mendengar dan membahas semua aspirasi dari rekan-rekan jaksa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi paska diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan SEMA Nomor 04 Tahun 2026.

"Memang ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa keadilan akan menjadi semakin tertutup, kemudian kepentingan korban juga akan semakin dibatasi, dan juga bagaimana jaksa bisa menjalankan peran lebih besar untuk mewakili kepentingan semua pihak menjadi tidak tergadaikan," ujar Wakil Jaksa Agung.

Namun dari FGD ini, lanjut Prof Dr Asep N Mulyana, MA telah menegaskan bahwa lembaganya masih terbuka dengan segala pemkiran dan tak berhenti pada masalah prosedural semata.

"Kita berupaya untuk kemudian (menghadirkan) keadilan yang lebih substansial untuk keadilan bagi semua pihak," ujar Wakil Jaksa Agung. 

FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.H., turut menambahkan bahwa FGD ini telah banyak mendiskusikan banyak hal dalam kaitannya dengan praktik peradilan.

"Ini karena ada norma-norma yang oleh pembuat undang-undang dinormakan kembali pada norma-norma yang sama pernah dianulir oleh putusan MK, sehingga tema yang diambil oleh staf ahli ini tema yang tepat dan sangat menarik untuk dikaji bersama," ujarnya. 

FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum
FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum
FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum Sabtu, 21 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Tertibkan Kawasan Lahan yang Terafiliasi PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau
Satgas PKH Tertibkan Kawasan Lahan yang Terafiliasi PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau Jumat, 20 Nov 2026 20:06 WIB

Baca Selengkapnya
Tutup Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Sentra Diklat Palembang, Kabadiklat Kejaksaan RI Titipkan 3 Pesan Penting
Tutup Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Sentra Diklat Palembang, Kabadiklat Kejaksaan RI Titipkan 3 Pesan Penting Jumat, 20 Nov 2026 16:50 WIB

Baca Selengkapnya
Kuliah Umum Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II 2026, Ketua MA : Jadilah Jaksa yang Mengedepankan Penegakan Hukum yang Berkemanusiaan
Kuliah Umum Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II 2026, Ketua MA : Jadilah Jaksa yang Mengedepankan Penegakan Hukum yang Berkemanusiaan Kamis, 19 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten Rabu, 18 Nov 2026 19:02 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun Senin, 16 Nov 2026 23:26 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum Senin, 16 Nov 2026 18:11 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati Senin, 16 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan Jumat, 13 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI Kamis, 12 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rabu, 11 Nov 2026 17:35 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026 Senin, 09 Nov 2026 16:07 WIB

Baca Selengkapnya
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung Minggu, 08 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung,  Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung, Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum Kamis, 05 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan Senin, 02 Nov 2026 18:47 WIB

Baca Selengkapnya
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat Senin, 02 Nov 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST Jumat, 30 Okt 2026 13:01 WIB

Hasil lelang lebih tinggi Rp1 miliar dari harga limit yang ditetapkan BPA Kejaksaan RI dan KPKNL Palangka Raya

Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan Kamis, 29 Okt 2026 12:04 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo Rabu, 28 Okt 2026 23:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional Rabu, 28 Okt 2026 18:45 WIB

Baca Selengkapnya
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin:
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin: "Ini Adalah Milik Masyarakat, Melayani Seluruh lapisan Tanpa Membedakan" Selasa, 27 Okt 2026 16:26 WIB

Diresmikannya RS Adhyaksa Jawa Timur sebagai komitmen penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan RI

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah Kamis, 22 Okt 2026 22:07 WIB

Baca Selengkapnya
BPA dan Kejari Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar
BPA dan Kejari Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar Selasa, 20 Okt 2026 19:40 WIB

Baca Selengkapnya