STORY KEJAKSAAN - Staf Ahli Kejaksaan Agung pada pekan ini menggelar salah satu forum diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) penting untuk korps Adhyaksa. Dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, FGD ini mengangkat tema "Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026 Terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi Atas Putusan Bebas”.
Digelar hybrid dari Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 November 2026 dan diikuti seluruh jajaran Adhyaksa, FGD ini menghadirkan empat narasumber kompeten yaitu Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. yang mewakili unsur internal Kejaksaan; Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.H., yang mewakili unsur lembaga peradilan.
Dua narasumber lainnya adalah Ketua Komisi Kejaksaan RI sekaligus Rektor Universitas Adhyaksa Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., mewakili unsur pengawasan eksternal Kejaksaan dan akademisi; serta Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFr.A. selaku Ketua Tenaga Ahli Jaksa Agung sekaligus Dosen dan akademisi.
Jaksa Agung dalam sambutannya menyampaikan bahwa putusan bebas pada hakikatnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi martabat manusia. Meski secara historis upaya hukum atas putusan bebas kerap menjadi perdebatan, kehadiran instrumen hukum yang baru telah memastikannya tidak dapat lagi diajukan banding maupun kasasi.
"Kedudukan tersebut tidak semata-mata memberikan kewenangan, tetapi pada saat yang bersamaan menuntut tanggung jawab besar," ujar Jaksa Agung.
Tuntutan besar adalah adalah setiap jajaran penuntut umum harus memastikan bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah dipersiapkan dengan konstruksi hukum yang presisi, alat bukti yang sah dan memadai, serta strategi penuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, ST Burhanuddin menginstruksikan adanya transformasi penegakan hukum secara menyeluruh di setiap tahapan. Pada Tahap Pra-Penuntutan, Jaksa Agung menginstruksikan agar hubungan antara penyidik dan penuntut umum harus diarahkan pada koordinasi yang substantif.
Penelitian berkas perkara tidak boleh sekadar menjadi proses pemenuhan kelengkapan administratif, melainkan sarana untuk menguji kecukupan alat bukti, menilai pemenuhan unsur delik, serta mengantisipasi persoalan di persidangan.
Pada Tahap Penuntutan, Jaksa Agung mengingatkan surat dakwaan wajib disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Dakwaan merupakan dasar sekaligus batas bagi keseluruhan proses pembuktian, sehingga setiap perumusannya harus memiliki keterkaitan logis dengan fakta dan alat bukti.
Sementara pada Tahap Persidangan, Jaksa Agung menegaskan bahwa penuntut umum dilarang sekadar bertindak sebagai pembaca dokumen administratif. Jaksa harus tampil sebagai litigator andal yang mampu melakukan proses pembuktian secara strategis untuk merekonstruksi kebenaran materiil.
Argumentasi hukum di hadapan majelis hakim yang disusun penuntut umum harus rasional, logis, dan adaptif. Perumusan tuntutan pidana (requisitoir) juga dituntut mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan. "Ketika kesempatan untuk mengoreksi tidak ada lagi tersedia, memastikan setiap proses berjalan dengan benar sejak awal merupakan bentuk pertanggungjawaban tertinggi seorang penuntut umum," ujar Jaksa Agung.
Menutup arahannya, Jaksa Agung mengingatkan seluruh jajaran agar tidak memandang ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas sebagai pelemahan fungsi penuntutan. Sebaliknya, hal ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kehati-hatian, memperkuat kualitas pembuktian, dan membangun sistem pengendalian perkara yang lebih ketat sejak tahap awal.
"Semoga forum ini menghasilkan pemikiran yang objektif, konstruksi, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas penuntutan serta menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI," ujar Jaksa Agung menutup sambutannya.
Sementara itu Wakil Jaksa Agung RI, Prof Dr Asep Nana Mulyana usai pelaksanaan FGD menyampaikan bahwa Kejagung telah mendengar dan membahas semua aspirasi dari rekan-rekan jaksa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi paska diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan SEMA Nomor 04 Tahun 2026.
"Memang ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa keadilan akan menjadi semakin tertutup, kemudian kepentingan korban juga akan semakin dibatasi, dan juga bagaimana jaksa bisa menjalankan peran lebih besar untuk mewakili kepentingan semua pihak menjadi tidak tergadaikan," ujar Wakil Jaksa Agung.
Namun dari FGD ini, lanjut Prof Dr Asep N Mulyana, MA telah menegaskan bahwa lembaganya masih terbuka dengan segala pemkiran dan tak berhenti pada masalah prosedural semata.
"Kita berupaya untuk kemudian (menghadirkan) keadilan yang lebih substansial untuk keadilan bagi semua pihak," ujar Wakil Jaksa Agung.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.H., turut menambahkan bahwa FGD ini telah banyak mendiskusikan banyak hal dalam kaitannya dengan praktik peradilan.
"Ini karena ada norma-norma yang oleh pembuat undang-undang dinormakan kembali pada norma-norma yang sama pernah dianulir oleh putusan MK, sehingga tema yang diambil oleh staf ahli ini tema yang tepat dan sangat menarik untuk dikaji bersama," ujarnya.
Hasil lelang lebih tinggi Rp1 miliar dari harga limit yang ditetapkan BPA Kejaksaan RI dan KPKNL Palangka Raya
Baca Selengkapnya
Diresmikannya RS Adhyaksa Jawa Timur sebagai komitmen penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan RI
Baca Selengkapnya
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id