Dari hasil penyidikan diketahui perkara bermula pada November 2021 saat Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI melakukan penunjukan langsung terhadap PT Chantika Putri Mandiri untuk mengerjakan proyek pengadaan Antena Rotable Log Periodic. Padahal, perusahaan tersebut sebelumnya telah mengikuti proses tender pada Juli 2021 dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

Meski tak memenuhi persyaratan, Tersangka W selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk PT CPM sebagai penyedia barang dan jasa pada 8 November 2021. Usai penunjukan, W bersama Direktur PT CPM menandatangani kontrak pengadaan dengan nilai Rp26.397.800.000 dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Tim Penyidik menemukan fakta bahwa pembayaran proyek telah dilakukan 100 persen padahal progres pekerjaan di lapangan baru mencapai 1,79 persen. Selain itu, penyidik juga menduga adanya mark up anggaran serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Tersangka W diduga mengarahkan spesifikasi teknis kepada merek tertentu, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan, menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. 

Para Tersangka disangkakan melanggar Primiair: Pasal 603 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c KUHP.
Subsidiair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c KUHP.