

Seorang pedagang cilok asal Sukabumi, Andi (34) yang kedapatan mencuri di Alun-Alun Kota Bogor dimaafkan oleh Kejaksaan melalui Keadilan Restoratif.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah mempelajari berkas perkara kasus pencurian tersebut.
Kronologinya, Andi (34) seorang pedagang cilok asal Sukabumi merantau ke Kota Bogor untuk mencari pekerjaan dengan uang saku 70 ribu dan selembar pakaian yang dimasukkan ke dalam kantong plastik.
Setelah ke sana kemari mencari lowongan pekerjaan, Andi tak kunjung mendapatkannya. Ia pun kelelahan dan beristirahat di trotoar pintu masuk alun-alun Kota Bogor.
Saat itu pula, ia melihat sebuah tas milik Eko Satrio Purnomo yang diletakkan di trotoar dekat pintu alun-alun. Eko meninggalkan tasnya sekitar 3 meter dari lokasinya berdiri.
Andi pun mengambil tas itu dengan maksud untuk menyimpan pakaiannya yang sebelumnya disimpan di kantong plastik.
Melihat aksi Andi tersebut, Eko pun langsung memanggil dan melaporkannya ke petugas Satpol PP yang sedang bertugas di Alun-Alun. Sebab di dalam tas itu terdapat handphone dan beberapa merchandise.
Berdasarkan pengakuan Andi dan penjelasan Eko Satrio, Satpol PP membawa Andi ke kantor polisi. Atas perbuatannya Andi ditetapkan sebagai tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
Setelah menerima berkas perkara, mendengar kronologis kejadian dan mengetahui alasan tersangka mencuri, menggugah hati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Waito Wongateleng dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum beserta Tim Jaksa Penuntut Umum untuk dapat mendamaikan, menenangkan dan menyelesaikan perkara ini tanpa melalui proses peradilan.
Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
Istri yang menjadi korban mau berdamai dengan syarat kompensasi emas 10 gram.
Baca SelengkapnyaJAM-Pidum menyetujui 8 permohonan restorative justice yang diajukan 6 Kejaksaan Negeri
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id