Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tiga tuntutan terhadap tiga orang terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Pertamina periode 2019-2023 dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, 23 April 2026.

Selain vonis penjara di rumah tahanan, JPU mengajukan tuntutan berupa uang denda dan uang pengganti kepada masing-masing terdakwa.

Adapun tiga terdakwa itu adalah Alfian Nasution selaku VP Supply dan Distribusi PT Pertamina 2011-2015, Hanung Budya Yuktyanta selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina 2014, dan Terdakwa Martin Haendra Nata.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya menyampaikan JPU dalam tuntutannya meminta Majelis Hakim menyatakan tiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Vonis Penjara Antara 8-14 Tahun

Dalam dakwaannya, JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Alfian Nasution berupa pidana penjara 14 tahun dikurangi selama yang bersangkutan berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Sementara terhadap Terdakwa Hanung Budya Yuktyanta dan Martin Haendra Nata, JPU menuntut vonis penjara lebih rendah yaitu masing-masing selama 8 tahun dan 13 tahun.

Terhadap tiga terdakwa, JPU juga menuntut majelis hakim menjatuhkan vonis denda senilai Rp 1 miliar yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka tersebut, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut.  

Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkingkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190  hari.

JPU juga menuntut ketiga terdakwa membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp 5 miliar atas kerugian perekonomian negara. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, harta benda para terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

JPU Tuntut Vonis Penjara Antara 8-14 Tahun Terhadap 3 Terdakwa Perkara Korupsi Pertamina Jilid II

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa Alfian Nasution dan Mantin Haendra Nata dijatuhi hukuman penjara masing-masing 7 tahun dan sedangkan Terdakwa Hanung Budya Yuktyanta selama 5 tahun.

"Atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti," jelas Kapuspenkum.

Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan  Kasus Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan Kasus Perkebunan PT PSMI Selasa, 17 Nov 2026 23:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS  Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
JAM PIDSUS Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Selasa, 17 Nov 2026 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu Selasa, 17 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara Senin, 16 Nov 2026 22:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Senin, 16 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara Jumat, 13 Nov 2026 22:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 12 Nov 2026 22:45 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo Kamis, 12 Nov 2026 21:45 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra Kamis, 12 Nov 2026 20:44 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 21:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 11 Nov 2026 20:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 00:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Selasa, 10 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel Selasa, 10 Nov 2026 22:12 WIB

Baca Selengkapnya
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra Selasa, 10 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel Senin, 09 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa  Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel Jumat, 06 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi Inisial HSR dari Kementerian ESDM Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi Inisial HSR dari Kementerian ESDM Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Jumat, 06 Nov 2026 19:30 WIB

Baca Selengkapnya
Direktur Uheksi JAM PIDSUS Gelar Monev Pengendalian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti dan Denda Cukai di Kejati Sulsel
Direktur Uheksi JAM PIDSUS Gelar Monev Pengendalian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti dan Denda Cukai di Kejati Sulsel Jumat, 06 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah dan Kantor di DK Jakarta Terkait Perkara Tata Kelola Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah dan Kantor di DK Jakarta Terkait Perkara Tata Kelola Nikel Jumat, 06 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Kembali Periksa Saksi EHL dari Kementerian ESDM Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Penyidik JAM PIDSUS Kembali Periksa Saksi EHL dari Kementerian ESDM Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 05 Nov 2026 22:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Kepala Daerah Nunukan Inisial AL Sebagai Saksi Perkara Tambang Batubara PT CCM
Kejagung Periksa Mantan Kepala Daerah Nunukan Inisial AL Sebagai Saksi Perkara Tambang Batubara PT CCM Kamis, 05 Nov 2026 21:10 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Geledah Hotel L di Nunukan Terkait Penyidikan Perkara Batubara PT CCM
Penyidik JAM PIDSUS Geledah Hotel L di Nunukan Terkait Penyidikan Perkara Batubara PT CCM Kamis, 05 Nov 2026 15:02 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran Kamis, 05 Nov 2026 14:02 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya