Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU), Corneles Geeb Paulus menilai seluruh poin keberatan yang disampaikan Terdakwa Nadiem Makarim dalam nota duplik perkara dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi pendidikan terkait pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) justru secara nyata mengakui dan mendukung materi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Pandangan tersebut disampaikan Tim JPU saat memberikan keterangan pers usai persidangan dengan agenda pembacaan nota duplik oleh Terdakwa yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Juni 2026.

JPU Tegaskan Kebijakan Pengadaan Chromebook Merupakan Tindak Pidana, Bukan Penyalahgunaan Kewenangan

Menurut JPU Corneles, Terdakwa secara lantang membenarkan adanya keputusan pada tanggal 6 Mei untuk menggunakan Chromebook sebagai merek komoditas dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal, tindakan penyebutan merek tersebut secara tegas dilarang dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Terkait dengan klaim penghematan, JPU menegaskan bahwa fakta di lapangan justru menunjukkan adanya pemborosan keuangan negara serta pembengkakan harga yang signifikan. Terdakwa secara keliru membandingkan pengadaan Chromebook sebanyak 15 unit dengan alokasi harga hampir Rp100 juta per sekolah dengan paket pengadaan Laboratorium Komputer atau PC sebanyak 22 unit yang bernilai hampir Rp140 juta.  

“Penilaian teknis menunjukkan bahwa Chromebook yang diadakan hanya memenuhi spesifikasi minimum, sementara paket Laboratorium Komputer memiliki spesifikasi maksimum dan sudah dilengkapi dengan perangkat server,” beber JPU.

JPU Tegaskan Kebijakan Pengadaan Chromebook Merupakan Tindak Pidana, Bukan Penyalahgunaan Kewenangan

Selain itu, pemborosan diperparah oleh ketergantungan sistem Chromebook terhadap pengadaan Google Cloud yang menelan anggaran baru hingga ratusan miliar rupiah dari tahun ke tahun, di mana proyek integrasi cloud tersebut saat ini bahkan sedang dalam proses penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Narasi penghematan ini juga dinilai tidak memiliki dasar karena selama persidangan tidak ada fakta pendampingan maupun pernyataan keberhasilan efisiensi anggaran yang dibawa oleh lembaga resmi seperti LKPP maupun BPKP,”

imbuh JPU.

Bukan Penyalahgunaan Kewenangan

Lebih lanjut, JPU membedah klaim Terdakwa mengenai pembelaan hak diskresi pejabat negara yang tidak boleh dikriminalisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seorang pejabat memang berwenang mengambil kebijakan atau diskresi. Namun tindakan tersebut wajib memenuhi kriteria adanya kekosongan hukum atau aturan yang tumpang tindih.

Bukan Penyalahgunaan Kewenangan

Dalam perkara ini, JPU menegaskan tidak ada kekosongan hukum sama sekali karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan regulasi yang prudent guna melarang penyebutan merek dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Mengingat kebijakan Terdakwa secara nyata menabrak aturan hukum yang berlaku dan tidak berjalan di atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena ditemukan adanya pengkondisian serta koordinasi sepihak dengan pihak Google, maka kriteria dan syarat formal diskresi tersebut dinyatakan gugur.  

JPU Tegaskan Kebijakan Pengadaan Chromebook Merupakan Tindak Pidana, Bukan Penyalahgunaan Kewenangan

Sebagai kesimpulan, JPU menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam proyek ini telah beralih sepenuhnya menjadi ranah tindak pidana korupsi dan bukan lagi persoalan administrasi. 

Penyelesaian perkara melalui mekanisme tata usaha negara hanya dapat ditempuh apabila keputusan pejabat diambil tanpa didasari oleh niat jahat ataupun kesengajaan.

Namun, dengan bertumpu pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kerugian keuangan negara yang nyata, niat jahat (mens rea), serta perbuatan pidana (actus reus) yang dilakukan secara sengaja melalui bingkai permufakatan dan pengkondisian, JPU meyakini tindakan Terdakwa murni merupakan bentuk kejahatan bukan kebijakan.

JPU Tegaskan Kebijakan Pengadaan Chromebook Merupakan Tindak Pidana, Bukan Penyalahgunaan Kewenangan
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 18 Nov 2026 22:17 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan Rabu, 18 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Rabu, 18 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Rabu, 18 Nov 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan  Kasus Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan Kasus Perkebunan PT PSMI Selasa, 17 Nov 2026 23:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS  Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
JAM PIDSUS Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Selasa, 17 Nov 2026 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu Selasa, 17 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara Senin, 16 Nov 2026 22:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Senin, 16 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara Jumat, 13 Nov 2026 22:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 12 Nov 2026 22:45 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo Kamis, 12 Nov 2026 21:45 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra Kamis, 12 Nov 2026 20:44 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 21:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 11 Nov 2026 20:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 00:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Selasa, 10 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel Selasa, 10 Nov 2026 22:12 WIB

Baca Selengkapnya
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra Selasa, 10 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel Senin, 09 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa  Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel Jumat, 06 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi Inisial HSR dari Kementerian ESDM Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi Inisial HSR dari Kementerian ESDM Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Jumat, 06 Nov 2026 19:30 WIB

Baca Selengkapnya
Direktur Uheksi JAM PIDSUS Gelar Monev Pengendalian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti dan Denda Cukai di Kejati Sulsel
Direktur Uheksi JAM PIDSUS Gelar Monev Pengendalian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti dan Denda Cukai di Kejati Sulsel Jumat, 06 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah dan Kantor di DK Jakarta Terkait Perkara Tata Kelola Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah dan Kantor di DK Jakarta Terkait Perkara Tata Kelola Nikel Jumat, 06 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Kembali Periksa Saksi EHL dari Kementerian ESDM Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Penyidik JAM PIDSUS Kembali Periksa Saksi EHL dari Kementerian ESDM Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 05 Nov 2026 22:01 WIB

Baca Selengkapnya