Selain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan

Permohonan penyelesaian empat perkara lewat mekanisme restorative justice itu diajukan tiga Kejaksaan Negeri.

Adapun untuk perkara lainnya adalah penggelapan, penadahan dan penganiayaan.

"Semoga semangat transformasi ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mewujudkan keadilan yang berkelanjutan".

Dalam kesempatan tersebut, Jampidum memberikan ulasan terhadap orasi ilmiah Mia Amiati.

Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu:

Pertemuan ini diharapkan menjadi kolaborasi berkelanjutan demi mewujudkan transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia.

Mens Rea pelaku, tujuan, serta keuntungan materiil dan immateriil yang diperoleh harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses hukum.

Selain itu, perkara yang distop penuntutannya oleh jaksa, yakni penadahan dan penggelapan

Berikut ini alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap tersangka.

Dari tahun 2009 hingga 2019, Indonesia kehilangan sekitar 182.091 hektar mangrove. Ini menunjukkan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Selain kasus penadahan, ada juga kasus kecelakaan lalu lintas.

JAM-Pidum menyetujui 8 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, diantaranya kasus penganiayaan, pencurian dan pencemaran nama baik.

Kejaksaan RI melalui JAM PIDSUS telah menyetorkan Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,78 triliun.

Sebelumnya Tim Jaksa Penyidik juga telah memeriksa beberapa saksi dalam kasus ini.

Judul disertasi yang diuji Jampidum adalah 'Praktek hukum perlindungan pekerja rumah tangga dalam perspektif HAM di Indonesia'.

Tantangan di bidang hukum semakin kompleks, memerlukan kemampuan Jaksa untuk menganalisis dan mengimplementasikan unsur-unsur pasal secara cermat dan tepat.

Berikut alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka.

Pentingnya penerapan konsep ideal Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS) di Indonesia.

Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.

Perjanjian kerja sama ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan Integrated Criminal Justice System terutama pada PPNS.

kedudukan PPNS memiliki status resmi sebagai penyidik yang sejajar dengan penyidik Polri.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak semua insan kejaksaan menjaga diri, menjaga institusi, dan tidak merusak nama baik institusi dengan tindakan tidak terpuji.

Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui 13 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif.

Audiensi ini dalam rangka silaturahmi dan peningkatan koordinasi LPSK dengan Kejaksaan RI.