Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Satu per satu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan di sejumlah provinsi mulai mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Yang terbaru, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) dan Satker Kejaksaan Negeri (Kejari) se-wilayah hukumnya menandatangani Nota Kesepahamanan (Memorandum of Understanding/MoU) dengan masing-masing Kepala Daerah se-Kepri di Aula Sasana Baharuddin Loppa Kejati Kepri, Kamis, 4 Desember 2025.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri J. Devy Sudarso dalam sambutannya menekankan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk nyata reformasi pemidanaan dalam KUHP baru yang mengutamakan keadilan restoratif.

“Pidana kerja sosial berorientasi pada pemulihan moral dan sosial pelaku, sekaligus mengurangi dampak negatif hukuman penjara jangka pendek,” ujar Kajati.

Kejaksaan se-Wilayah Kepri Teken MoU Penerapan Pidana Kerja Sosial dengan Seluruh Pemda

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan ingin memastikan implementasi pidana kerja sosial berjalan terstruktur, terukur, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat

Ia juga mengapresiasi Pemprov Kepulauan Riau yang dinilai responsif dan siap mendukung pelaksanaan skema pemidanaan baru ini.

“Kami sangat mengapresiasi Pemprov Kepri yang telah menyediakan fasilitas, lokasi, mekanisme pengawasan, dan dukungan teknis yang dibutuhkan,” tambahnya.

Penandatanganan yang dilakukan antara Kajati Kepri dan Gubernur Kepri dilanjutkan secara paralel oleh para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Kepri dengan Walikota/Bupati daerah masing-masing. MoU dibuat dengan tujuan untuk menyatukan komitmen, membangun kerjasama dan koordinasi yang efektif bagi para pihak dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.

Kejaksaan se-Wilayah Kepri Teken MoU Penerapan Pidana Kerja Sosial dengan Seluruh Pemda

Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pidana kerja sosial, penyediaan tempat, pengawasan program pembimbingan, penyediaan data dan informasi, penyampaian laporan pelaksanaan berkala dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan.

Penandatanganan MoU diikuti penyerahan plakat serta buku Desain Ideal Implementasi Social Service Order dari Direktur C kepada Gubernur Kepri.

Kejaksaan se-Wilayah Kepri Teken MoU Penerapan Pidana Kerja Sosial dengan Seluruh Pemda

Melalui sinergi ini, Kejati Kepri dan Pemda se-Kepri berkomitmen memperkuat pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai wujud penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat sesuai amanah UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa pidana kerja sosial merupakan elemen pokok dalam pendekatan restorative justice yang diusung KUHP baru. Menurutnya, reformasi hukum harus semakin humanis dan memberikan ruang pembinaan bagi pelaku.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad

“Pidana kerja sosial ini bukan sekadar hukuman, tetapi cara agar pelaku memahami kesalahannya dan memperbaiki diri melalui kontribusi nyata kepada masyarakat,” ungkap Gubernur Ansar.
 

Dijelaskan Gubernur bahwa yurisdiksi pelaksanaan kerja sosial berada pada kewenangan Bupati dan Wali Kota. Karena itu, koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah harus dilakukan secara ketat.

“Kepala daerah harus memastikan tempat kerja sosial itu bermanfaat, tidak merendahkan martabat, dan tidak dikomersialkan. Pengawasan melekat ada di daerah, dan pelaksanaannya wajib dilaporkan ke Kejaksaan,” tegasnya.

Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Berantas Mafia Tanah, Kejati Maluku dan Kepri Terima Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN
Berantas Mafia Tanah, Kejati Maluku dan Kepri Terima Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN Jumat, 13 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK Jumat, 13 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP Jumat, 13 Nov 2026 13:59 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing Jumat, 13 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah Jumat, 13 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta Kamis, 12 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme Kamis, 12 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah Kamis, 12 Nov 2026 10:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar Selasa, 10 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi,  Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi, Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah Selasa, 10 Nov 2026 08:10 WIB

Baca Selengkapnya
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas Senin, 09 Nov 2026 19:50 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR Senin, 09 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH Senin, 09 Nov 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya