STORY KEJAKSAAN - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Leonard Eben Ezer menegaskan bahwa pelaksanaan asas Dominus Litis Fungsional Aktif (DFA) menuntut Para Jaksa untuk senantiasa memperhatikan kepentingan korban sejak dilakukannya penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Arahan tersebut disampaikan Jampidum dalam sambutan saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Petunjuk Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum yang Berorientasi pada Pemulihan Korban, di Aula Lantai 10 Gedung Kartika Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta pada Kamis 3, September 2026.
Jampidum menjelaskan prinsip pelaksanaan DFA dilaksanakan tanpa mencampuri kewenangan penyidik maupun hakim, melainkan sebagai bentuk kendali penuntutan guna menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke sidang pengadilan.
"Korban tidak boleh lagi hanya diposisikan sebagai pelengkap perkara, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek hukum utama yang hak dan kepentingannya wajib dihadirkan dan dilindungi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana," ujar Jampidum.
3 Pilar Utama dan 6 Poin Krusial Pidum
Lebih lanjut, Jampidum menekankan bahwa penanganan perkara tindak pidana umum ke depan harus secara seimbang memperhatikan 3 pilar utama yaitu kepentingan umum terlayani, hak-hak tersangka dihormati; dan kepentingan serta hak korban diperhatikan secara optimal.
Dalam arahan tersebut, Jampidum juga mengungkapkan terobosan dan kebaruan (novelty) dalam Petunjuk Teknis Penuntutan yang Berorientasi pada Pemulihan Korban mencakup 6 poin krusial yang harus dijalankan para jaksa.
Enam poin krusial itu adalah perhatian terhadap korban dimulai sejak tahap penerimaan SPDP; Pemanfaatan instrumen pemulihan hak yang tepat sesuai dengan dasar dan tujuannya seperti restitusi, kompensasi, dan instrumen pemulihan lainnya; Menghadirkan dan mengakomodasi hak-hak korban secara nyata selama proses peradilan.
Tiga poin lainnya adalah menghubungkan secara matang antara pembuktian kerugian yang dialami korban dengan ketersediaan aset pelaku; Menjaga konsistensi serta keterkaitan yang utuh antara surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga surat tuntutan; serta Memastikan amar putusan yang memuat pemulihan hak korban dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara tuntas.
Kendati demikian, Jampidum menggarisbawahi bahwa pemulihan hak korban tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan alat transaksi hukum. Penuntutan juga tidak dipasrahkan sepenuhnya pada kehendak pribadi korban, melainkan tetap dilaksanakan secara objektif, independen, dan terukur.
Perhatian terhadap pemulihan hak korban tidak boleh mengabaikan atau merugikan hak-hak tersangka maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Melalui sosialisasi dan petunjuk teknis ini, seluruh jajaran Tindak Pidana Umum di seluruh Indonesia diharapkan memiliki kesamaan pola pikir (mindset) dan standar operasional dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, humanis, serta berorientasi pada pemulihan bagi para korban kejahatan.
Jampidum Tegaskan Penuntutan Perkara Pidum Harus Berorientasi Pemulihan Korban dan Penerapan Dominus Litis Fungsional Aktif
Follow
Rekomendasi
