Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan di wilayah hukum Daerah Khusus (DK) Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) pemerintah daerah DK Jakarta berkolaborasi untuk mengimplementasikan secara optimal Pidana Kerja Sosial (PKS) sebagai salah satu sanksi dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional.

Kolaborasi itu tandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur DK Jakarta Pramono Anung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DK Jakarta Patris Yusrian Jaya dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan Walikota se-DK Jakarta yang disaksikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep N. Mulyana pada Senin 15 Desember 2025 di Kantor Gubernur Jakarta. 

Menurut Jampidum, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif di Indonesia.  

“Pidana Kerja Sosial menjadi opsi sanksi yang berorientasi pada rehabilitasi dan kontribusi positif bagi masyarakat, alih-alih pemenjaraan," ujar Jampidum. 

Jampidum dan Gubernur DK Jakarta Kolaborasi Terapkan Pidana Kerja Sosial

Pelaksanaan pidana kerja sosial ini  diatur dengan prinsip-prinsip utama yakni tidak dikomersialkan, tidak menghalangi mata pencaharian pokok pelaku, sesuai profil pelaku, memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat dan prinsip simbiosis mutualisme.

Implementasi Pidana Kerja Sosial adalah bagian integral dari misi besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mengusung paradigma Restoratif yang bertujuan merestorasi dan mengembalikan pelaku, korban, dan tatanan sosial kepada keadaan semula, Korektif berupa melakukan review dan koreksi terhadap pelaku, korban, dan tatanan sosial, serta rehabilitatif yang berupaya memperbaiki dan merehabilitasi akibat dari perbuatan pelaku.

Dalam penerapannya, Penuntut Umum dapat mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial terhadap tindak pidana yang diancam pidana kurang dari 5 tahun, Jaksa menuntut pidana penjara paling lama 6 bulan; atau pidana denda paling banyak Rp10 juta (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). 

Jampidum Asep N Mulyana

Selain itu, Jaksa juga mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam penentuan tuntutan Pidana Kerja Sosial, di antaranya Terdakwa adalah First Offender (pelaku pertama kali), kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban, dan pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi Terdakwa atau keluarganya.

Jampidum juga menegaskan pidana kerja sosial tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, merugikan keuangan atau perekonomian negara dan sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. 

Diakui Jampidum, keberhasilan implementasi PKS dan penanggulangan tindak pidana memerlukan kolaborasi yang melibatkan berbagai sektor, yang dikenal sebagai Kolaborasi Hexahelix. Kunci penting dari kolaborasi ini adalah keterlibatan masyarakat/ stakeholder terkait, dukungan pemerintah secara kolaboratif serta elemen hukum dan regulasi berperan sebagai penghubung antar sektor.  

MoU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Jampidum, menjadi perwujudan nyata dari Kolaborasi Hexahelix ini, di mana lembaga-lembaga penegak hukum (Kejaksaan) bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota) untuk kepentingan masyarakat luas.

Wujudkan Pembaruan Hukum Nasional, Jampidum dan Gubernur DK Jakarta Berkolaborasi Terapkan Pidana Kerja Sosial

"Pidana Kerja Sosial adalah inovasi dalam sistem pemidanaan yang memberikan kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan ringan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi langsung kepada masyarakat. Ini adalah langkah maju Kejaksaan RI dalam mewujudkan restorative justice dan pembangunan legal culture yang humanis, cerdas, dan berintegritas,"
ujar Jampidum

Puspenkum Kejagung

JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun Senin, 16 Nov 2026 23:26 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati Senin, 16 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan Jumat, 13 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI Kamis, 12 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rabu, 11 Nov 2026 17:35 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026 Senin, 09 Nov 2026 16:07 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan Senin, 02 Nov 2026 18:47 WIB

Baca Selengkapnya
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST Jumat, 30 Okt 2026 13:01 WIB

Hasil lelang lebih tinggi Rp1 miliar dari harga limit yang ditetapkan BPA Kejaksaan RI dan KPKNL Palangka Raya

Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan Kamis, 29 Okt 2026 12:04 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo Rabu, 28 Okt 2026 23:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional Rabu, 28 Okt 2026 18:45 WIB

Baca Selengkapnya
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin:
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin: "Ini Adalah Milik Masyarakat, Melayani Seluruh lapisan Tanpa Membedakan" Selasa, 27 Okt 2026 16:26 WIB

Diresmikannya RS Adhyaksa Jawa Timur sebagai komitmen penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan RI

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah Kamis, 22 Okt 2026 22:07 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Kamis, 22 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
BPA dan Kejari Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar
BPA dan Kejari Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar Selasa, 20 Okt 2026 19:40 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL Kawal Proyek Penanganan Darurat Bencana Senilai Total 229,3 Juta Euro
JAM INTEL Kawal Proyek Penanganan Darurat Bencana Senilai Total 229,3 Juta Euro Senin, 19 Okt 2026 17:51 WIB

Baca Selengkapnya
Benahi Kurikulum PPPJ, Badiklat Kejaksaan Bertekad Cetak Jaksa Profesional dan Berintegritas
Benahi Kurikulum PPPJ, Badiklat Kejaksaan Bertekad Cetak Jaksa Profesional dan Berintegritas Minggu, 18 Okt 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
BPA Kejaksaan Gelar Lelang Batu Bara Sitaan Perkara Tambang PT AKT Milik Tersangka ST Senilai Rp263,08 Miliar
BPA Kejaksaan Gelar Lelang Batu Bara Sitaan Perkara Tambang PT AKT Milik Tersangka ST Senilai Rp263,08 Miliar Rabu, 14 Okt 2026 18:50 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi Sabtu, 10 Okt 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri Rabu, 07 Okt 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Serahkan Uang Denda Administrasi dan Penyelamatan Keuangan Negara Rp13,2 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 6,2 Juta Hektare oleh Satgas PKH
Jaksa Agung Serahkan Uang Denda Administrasi dan Penyelamatan Keuangan Negara Rp13,2 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 6,2 Juta Hektare oleh Satgas PKH Selasa, 06 Okt 2026 18:55 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Terpidana Korupsi Proyek Air Bersih Asal Kejati Kaltim
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Terpidana Korupsi Proyek Air Bersih Asal Kejati Kaltim Kamis, 01 Okt 2026 12:24 WIB

Baca Selengkapnya
Pustrajakgakkum Gelar FGD Penguatan Kebijakan Penuntutan Berbasis Kemanfaatan Melalui ADR dalam KUHP
Pustrajakgakkum Gelar FGD Penguatan Kebijakan Penuntutan Berbasis Kemanfaatan Melalui ADR dalam KUHP Sabtu, 26 Sep 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya