Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Pujiyono Suwadi dan diterima Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan beserta jajarannya.Turut hadir dalam rombongan Komjak RI, Sekretaris Komisi Kejaksaan Dahlena, Anggota Komisi Kejaksaan Diah Srikanti, Rita Serena Kolibonso, serta Nurokhman.

Mengutip siaran pers Komjak RI, dalam pertemuan tersebut, Ketua Komjak RI menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam rangka memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prinsip-prinsip negara hukum, profesional, transparan, dan berintegritas. 

Langkah-langkah yang telah dilakukan Komjak RI antara lain melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas pembentukan Tim Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama FA, menunjuk unsur Komjak RI sebagai perwakilan dalam Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) sebagai bagian dari mekanisme penegakan etik dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.

Komjak RI juga telah melakukan koordinasi dengan Tim 9 yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap FA guna memperoleh informasi mengenai perkembangan proses pemeriksaan serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif.

Selain itu, Komjak RI mendorong penguatan mekanisme pengawasan internal dan pengawasan eksternal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, transparan, serta berintegritas.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komjak RI secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap pemberitaan media massa maupun media daring terkait perkembangan penanganan perkara atas nama FA sebagai bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komjak RI juga menyampaikan kepada Menkopolkam mengenai pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kredibilitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Komjak RI berharap dukungan koordinatif lintas kementerian dan lembaga dapat semakin memperkuat sistem pengawasan serta menjamin proses hukum berlangsung sesuai prinsip due process of law, tanpa intervensi, serta menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Prof Pujiyono memastikan bahwa Komjak RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, independen, dan profesional sesuai mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.