Menurut Jamdatun, Kejaksaan RI melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki mandat untuk memberikan pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum kepada negara, pemerintah, BUMN, serta masyarakat. Di samping itu, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) terus bertransformasi untuk mengedepankan pendekatan preventif dan solusional.  

"Sejalan dengan transformasi Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal, Kejaksaan terus memperkuat kapasitas dan kualitas layanan hukumnya, termasuk melalui pengembangan Adhyaksa Chambers sebagai wadah penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase," ujarnya.

Kehadiran fasilitas Adhyaksa Chamber, ungkap Jamdatun, merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menghadirkan layanan hukum negara yang modern, profesional, independen, kredibel, dan berorientasi pada perlindungan aset serta kepentingan nasional.

Ditambahkan Jamdatun bahwa BUMN merupakan entitas strategis pengelola perekonomian nasional. Oleh karena itu, kemampuan mengelola dan menyelesaikan sengketa secara tepat merupakan bagian tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sekaligus pilar penopang keberlanjutan pembangunan nasional.

Sesjamdatun menjelaskan penyelenggaraan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme APS di sektor publik dan BUMN; Penguatan analisis strategis dalam mengidentifikasi potensi sengketa, menganalisis isu hukum, dan merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan lain adalah implementasi praktis melalui pembelajaran berbasis studi kasus, lokakarya (workshop), dan bimbingan kelompok (group coaching).

Rangkaian pelatihan dirancang secara komprehensif dan terstruktur diawali Pre-Test dan dilanjutkan In-Class Learning bersama narasumber pakar (subject matter expert).