STORY KEJAKSAAN - Wakil Jaksa Agung RI, Dr. Asep Nana Mulyana mengungkapkan Kejaksaan RI mengukir prestasi dalam capaian Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2026 dengan mendapat lompatan nilai tertinggi di antara seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).
Capaian signifikan itu disampaikan Wakil Jaksa Agung saat memaparkan pengarahan strategis mengenai Arah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2026 dalam kegiatan Penutupan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Hadir mewakili Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung memaparkan capaian historis Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI Tahun 2025 yang meraih nilai 83,80 dengan predikat A-, atau melonjak signifikan sebesar +12,06 poin dari tahun sebelumnya.
“Kenaikan ini merupakan lompatan tertinggi di antara seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Namun, capaian bersejarah ini adalah titik tolak atau baseline baru, bukan alasan untuk berpuas diri,” ungkap Wakil Jaksa Agung.
Menurut Wakil Jaksa Agung, transformasi birokrasi Kejaksaan dijalankan melalui dua komponen terpadu, yaitu RB General untuk membenahi tata kelola internal melalui SAKIP, Zona Integritas, dan penyederhanaan layanan publik di 198 Mal Pelayanan Publik.
Komponen kedua yaitu RB Tematik yang membuktikan kontribusi nyata Kejaksaan dalam 6 agenda pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hingga kualitas pendidikan dan kesehatan.
Pada bagian lain, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana dalam pengarahannya turut memberikan motivasi mendalam kepada seluruh jajaran Adhyaksa terkait integritas institusi.
PUSPENKUM KEJAGUNG
Menutup seluruh rangkaian rapat evaluasi, pimpinan Kejaksaan RI menggarisbawahi lima komitmen utama untuk dipedomani pada Semester II Tahun 2026. Kelima pedoman itu adalah menjamin keselarasan anggaran dengan kinerja nyata, menertibkan konsistensi data kinerja secara berkala, mengakselerasi rincian output prioritas nasional.
Pedoman lain adalah menggeser orientasi kerja dari sekadar pemenuhan administratif menjadi pembuktian dampak (outcome), serta memperkokoh integritas dan pengawasan melekat guna menjaga kepercayaan publik.
Rapat evaluasi nasional tersebut dihadiri baik secara daring maupun luring oleh jajaran pimpinan hingga tingkat daerah, mencakup Ketua Komisi Kejaksaan, Para Jaksa Agung Muda, Para Kepala Badan, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta para Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan RI di Bangkok, Hongkong, Riyadh, dan Singapura.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id