STORY KEJAKSAAN - Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto mewakili Wakil Jaksa Agung RI, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Pekerjaan "Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital Kejaksaan Republik Indonesia" yang digelar Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI (Pusdaskrimti Kejagung) pada Senin, 14 September 2026.
Kegiatan FGD ini bertujuan menyelaraskan langkah Kejaksaan dengan arah RPJMN 2025–2029 dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Dalam sambutan pembukaan FGD, Jambin yang membacakan sambutan Wakil Jaksa Agung menegaskan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis bagi Kejaksaan RI dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
"Kejaksaan membutuhkan keterpaduan dan integrasi yg menyeluruh. Kita perlu membangun fondasi yang kokoh melalui penyusunan arsitektur dan peta rencana pemerintahan digital yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang," ujar Jambin.
Tiga Fokus Kejaksaan
FGD yang mengangkat tema “Transformasi Digital Kejaksaan: Mendukung Pencapaian Agenda Pemerintahan Nasional dan Sasaran Strategis Institusi” ini menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif dan kebutuhan antarunit kerja dalam merumuskan arah pembangunan Pemerintah Digital Kejaksaan yang lebih terintegrasi.
Melalui transformasi digital ini, Kejaksaan memperkuat tiga fokus utamanya yaitu peningkatan integritas penegakan hukum, pemulihan aset negara, dan pelayanan hukum yang inklusif guna mendukung pencapaian sasaran strategis kelembagaan, termasuk efektivitas penuntutan dan kewenangan Advocaat Generaal.
Sebagai solusi atas pengembangan sistem informasi yang masih sektoral, Kejaksaan RI menyusun blueprint terpadu yang mencakup enam domain arsitektur (proses bisnis, layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan TIK) untuk periode 2025–2029.
Langkah strategis ini diarahkan untuk mewujudkan Single Prosecution System, penyediaan Single Source of Truth (satu data tunggal yang akurat), serta penguatan SIMKARI sebagai ekosistem digital Kejaksaan.
Seluruh upaya ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas unit kerja serta pendampingan Kementerian PANRB dalam kerangka SPBE nasional guna menghadirkan institusi yang modern, transparan, terintegrasi, dan terpercaya.
Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital juga menjadi bagian penting dalam mendorong keterpaduan sistem dan data Kejaksaan, mengurangi pengembangan aplikasi yang bersifat sektoral, serta memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan secara efektif dan berkelanjutan.
"Inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa kegiatan yang kita laksanakan hari ini memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan transformasi digital Kejaksaan ke depan," ujar Jambin.
Menutup sambutannya, Wakil Jaksa Agung dalam pidato sambutan yang dibacakan Jambin berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan produktif serta menghasilkan pemikiran, masukan, dan kesepakatan yang menjadi bekal berharga bagi penyusunan arsitektur dan peta rencana pemerintahan digital kejaksaan RI
"Semoga hasil kerja kita bersama dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya kejaksaan yang semakin modern, transparan, terintegrasi dan terpercaya di mata masyarakat," ujar Jambin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS), Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, pejabat struktural, serta perwakilan unit kerja terkait di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Melalui diskusi dan masukan dari para pimpinan serta pemangku kepentingan, diharapkan arsitektur yang disusun dapat menjadi acuan bersama dalam pengembangan proses bisnis, layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan.
Jambin Buka FGD Pekerjaan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital, Ini 3 Fokus Utama Penguatan Transformasi Kejaksaan RI
Follow
Rekomendasi
