Permohonan penyelesaian 10 perkara berdasarkan mekanisme restorative justice (Keadilan restoratif) mendapat persetujuan dari Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI (JAM-Pidum Kejagung), Prof Dr. Asep Nana Mulyana. Persetujuan itu diberikan dalam ekspor virtual pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Ke-10 perkara tersebut diusulkan oleh 7 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan satu cabang Kejari. Sementara kasus yang melibatkan 10 tersangka tersebut bervariasi dari penganiayaan, penadahan, pelanggaran Lalu Lintas, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Dengan diberikannya persetujuan tersebut, JAM-Pidum meminta Kepala Kejari dan Kepala Cabang Kejari untuk menerbitkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, Dr Harli Siregar, S.H., M.Hum, menjelaskan salah satu perkara yang mendapat persetujuan restorative justice tersebut adalah kasus pencurian dengan tersangka Zainar Arifin bin Mukhlis.
Permohonan keadilan restoratif perkara ini diajukan oleh Kejati Kabupaten Pekalongan.
Perkara ini bermulai ketika Tersangka yang tengah memiliki kebutuhan membayar uang sekolah anak melihat sebuah sepeda motor terparkir di belakang kompleks Pasar Kedungwuni, Pekalongan. Melihat kunci sepeda motor dalam posisi on namun tidak terdapat kunci kontak, Tersangka mencoba menaiki dan menyelah tuas kick starter.
Setelah mesin menyala, Tersangka membawa kabur sepeda motor tersebut dan menjualnya untuk biaya membayar keperluan sekolah anak.
Pemilik yang menyadari sepeda motornya dicuri mengejar tersangka yang sempat berhasil kabur. Namun upaya Tersangka meloloskan diri digagalkan warga yang segera mengamankan pelaku ke Polsek Kedungwuni, Polres Pekalongan.
Mengetahui posisi kasus tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Feni Nilasari, S.H., M.H. dan Kasi Pidum Tony Aji Kurniawan, S.H. serta Jaksa Fasilitator Triyo Jatmiko, S.H., M.H., dan Broto Susilo, S.H.,M.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice. Inisiasi tersebut diterima korban yang menerima permohonan maaf Tersangka serta meminta proses hukum dihentikan.
Setelah tercapainya kesepakatan damai, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ponco Hartanto, S.H., M.H. yang mendapat permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengajukan permohonan ke JAM-Pidum Kejagung.
Selain kasus pencurian sepeda motor di Pekalongan, JAM-Pidum juga memberikan persetujuan penyelesaian 9 perkara melalui keadilan restoratif dengan tersangka:
Tersangka Moh. Farid alias Farid dari Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
Tersangka Uce alias Acang dari Kejaksaan Negeri Donggala, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Ahmad Khanapi bin Waud dari Kejaksaan Negeri Brebes, yang disangka melanggar Primair: Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Subsidair: Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tersangka Bungarantamba Panungkunan Hutasohit dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Tersangka Dian Pradita alias Dian bin Suryadi dari Kejaksaan Negeri Dumai, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
Tersangka Permata Sari alias Sari binti Muhammad Toto dari Kejaksaan Negeri Dumai, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Tamara Adelia alias Tamara binti (Alm) Muchklis dari Kejaksaan Negeri Dumai, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Siti Masitoh binti Safei dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Tersangka Manto dari Kejaksaan Negeri Dompu, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dalam penghentian penuntutan berdasakan keadilan restoratif terhadap keenam perkara tersebut, JAM-Pidum memberikan persetujuannya dengan alasan telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka dan korban; Tersangka belum pernah dihukum; Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun.
Alasan lainnya adalah Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; Kedua pihak yang berperkara setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar; Pertimbangan sosiologis; serta adanya respons positif dari masyarakat.
Kejaksaan Setujui Penyelesaian 10 Perkara Lewat Restoratif Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian Motor untuk Biaya Sekolah Anak
Selain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Bazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Follow
Rekomendasi
