Follow
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung, Prof Dr. Asep Nana Mulyani menyetujui satu permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan rstoratif (restorative justice) dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Banten.
Perkara yang diberikan persetujuannya melalui ekspose secara virtual pada Rabu, 9 Oktober 2024 itu terkait Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum mengungkapkan perkara yang dimaksud menetapkan tiga tersangka yaitu Tersangka I Agus Nadi bin Tasma Sura, Tersangka II Muhammad Apriyan bin Agus Nadi dan Tersangka III Deriansyah bin Agus Nadi.
"Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Apsari Dewi, S.H. LL.M., Ph.D. dan Kasi Pidum Hifni S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H, M.Kn. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice," ujar Kapuspenkum.
Kasus ini berawal ketika korban bernama Armad Dani menegur tersangka Deriansyah memarkirkan sepeda motor di depan kontrakan miliknya yang berlokasi di Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan pada 28 Juli 2024 .
Tersangka yang berboncengan dengan saksi Vera Ulfa Sari kala itu hanya bereaksi melihat ke arah korban dan diam saja.
Dua hari berlalu usai insiden itu, (Selasa, 30 Juli 2024) sekitar pukul 19.00 WIB, Deriansyah bersama orang tuanya bernama Agus Nadi mendatangi kontrakan Armad Dani dan menyebut korban sebagai sosok arogan. Saat berusaha menjelaskan masalah yang terjadi, Deriansyah terlibat cekcok mulut berlanjut aksi pemukulan dan dibalas korban yang memukul balik.
Melihat pertengkaran yang terjadi, Orang tua Deriansyah menghampiri korban dan menarik baju serta memukulnya.
Sementara itu Muhammad Apriyan yang merupakan kakak dari Deriansyah melakukan perbuatan serupa dengan memukul korban menggunakan bangku kayu.
Akibat perbuatan ketika tersangka, korban mengalami luka memar di beberapa anggota tubuhnya. Hal itu dipastikan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (Visum Luar) Nomor: 20/SKV/RSSH/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ario Bagus B.
Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban dan keluarga korban. Permintaan maaf diterima korban yang meminta penghentian proses hukum terhadap tersangka.
"Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Siswanto, S.H., M.H. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum," ujar Kapuspenkum.
Dalam proses pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, JAM-Pidum memberikan persetujuannya karena alasan telah dilaksanakan proses perdamaian secara sukarela dengan masyarakat mufakat, tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
Alasan lainnya adalah ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, tersangka berjanji takkan mengulangi perbuatannya, kedua pihak yang bertidak sepakat tidak melanjutkan permasalahan ke persiangan, serta pertimbangan sosiologis dan respons positif dari masyarakat.
Dengan diberikannya persetujuan permohonan tersebut, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
JAM-Pidum Setujui Penerapan Keadilan Restoratif untuk Perkara Pengeroyokan Dipicu Parkir Motor di Tangsel
Artikel ini ditulis oleh
Editor Syahid latif
Reporter
- Syahid latif
Rekomendasi
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Kejagung Menyetujui 26 Permohonan Restorative Justice
Kamis, 20 Mar 2025 18:04 WIB
Selain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Kamis, 20 Mar 2025 16:15 WIB
Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Diinisiasi Kajati, Kejati Sulsel Bersama Kanwil Kemenag dan Kanwil ATRBPN Wujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf
Kamis, 20 Mar 2025 13:00 WIB
Jumlah rumah ibadah umat Islam di Sulawesi Selatan terdapat 15.398 unit masjid dan 3.025 unit mushalla
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kejati Jatim Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK Swasta di Disdik Jawa Timur
Kamis, 20 Mar 2025 08:00 WIB
Penyidik Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di lima lokasi.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun
Rabu, 19 Mar 2025 12:01 WIB
Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Menyetujui 12 Permohonan Restoratif Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor Pegawai Bengkel
Selasa, 18 Mar 2025 20:37 WIB
Kedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Senin, 17 Mar 2025 12:46 WIB
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya
Rabu, 05 Mar 2025 07:30 WIB
Sebagian besar saksi yang diperiksa adalah direksi dari perusahaan jasa keuangan
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
4 Perkara Pidana Umum Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor di Bali
Selasa, 04 Mar 2025 08:00 WIB
Permohonan penyelesaian empat perkara lewat mekanisme restorative justice itu diajukan tiga Kejaksaan Negeri.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Periksa 3 Saksi dan 7 Tersangka Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina
Senin, 03 Mar 2025 21:00 WIB
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud"
Baca Selengkapnya
Korupsi Impor Gula
Kejaksaan Periksa Direktur PT Kerta Mulya Sukses Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Senin, 03 Mar 2025 15:00 WIB
Satu orang saksi yang diperiksa tersebut berinisal KS selaku Direktur PT Kerta Mulya Sukses.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Senin, 03 Feb 2025 22:10 WIB
Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Senin, 03 Feb 2025 20:00 WIB
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Senin, 03 Feb 2025 15:00 WIB
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya