Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum mengungkapkan perkara yang dimaksud menetapkan tiga tersangka yaitu Tersangka I Agus Nadi bin Tasma Sura, Tersangka II Muhammad Apriyan bin Agus Nadi dan Tersangka III Deriansyah bin Agus Nadi.

"Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Apsari Dewi, S.H. LL.M., Ph.D. dan Kasi Pidum Hifni S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H, M.Kn. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice," ujar Kapuspenkum.

Tersangka yang berboncengan dengan saksi Vera Ulfa Sari kala itu hanya bereaksi melihat ke arah korban dan diam saja.

Dua hari berlalu usai insiden itu, (Selasa, 30 Juli 2024) sekitar pukul 19.00 WIB, Deriansyah bersama orang tuanya bernama Agus Nadi mendatangi kontrakan Armad Dani dan menyebut korban sebagai sosok arogan. Saat berusaha menjelaskan masalah yang terjadi, Deriansyah terlibat cekcok mulut berlanjut aksi pemukulan dan dibalas korban yang memukul balik.

Melihat pertengkaran yang terjadi, Orang tua Deriansyah menghampiri korban dan menarik baju serta memukulnya.

Sementara itu Muhammad Apriyan yang merupakan kakak dari Deriansyah melakukan perbuatan serupa dengan memukul korban menggunakan bangku kayu.

Akibat perbuatan ketika tersangka, korban mengalami luka memar di beberapa anggota tubuhnya. Hal itu dipastikan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (Visum Luar) Nomor: 20/SKV/RSSH/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ario Bagus B.

Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban dan keluarga korban. Permintaan maaf diterima korban yang meminta penghentian proses hukum terhadap tersangka.

Dalam proses pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, JAM-Pidum memberikan persetujuannya karena alasan telah dilaksanakan proses perdamaian secara sukarela dengan masyarakat mufakat, tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.

Alasan lainnya adalah ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, tersangka berjanji takkan mengulangi perbuatannya, kedua pihak yang bertidak sepakat tidak melanjutkan permasalahan ke persiangan, serta pertimbangan sosiologis dan respons positif dari masyarakat.