Perkuat Manajemen Talenta Jaksa, Delegasi Kejagung RI Lakukan Benchmarking dengan SPO Korea Selatan
Dalam rangka memperkuat manajemen talenta jaksa, Delegasi Kejaksaan Agung dari Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan melaksanakan Benchmarking ke Supreme Prosecution Office (SPO) Korea Selatan pada Sabtu hingga Kamis, 2-7 Maret 2024.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk pengayaan materi dalam penyusunan manajemen talenta kepegawaian Jaksa sebagai jabatan fungsional yang memiliki kekhususan.
Adapun pelaksanaan benchmarking dilatarbelakangi pentingnya penguatan dominus litis (pengendali perkara pidana) jaksa sebagai officieren van justitie atau magistraat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang berdampak pada perlunya perubahan sistem kepegawaian jaksa yang menekankan status jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kekhususan.
Perlu diketahui, benchmarking merupakan istilah yang kerap digunakan dalam manajemen strategi sebagai proses atau teknik manajemen untuk mengukur hasil kerja organisasi/perusahaan, dengan membandingkannya pada ukuran terbaik yang dikenal di lingkungan eksternal organisasi/perusahaan. Dalam hal ini, lingkungan eksternal yang dimaksud ialah SPO Korea Selatan.
"Sebagaimana diketahui, SPO Korea Selatan juga menganut sistem inquisitorial seperti Indonesia, yang menempatkan jaksa dan hakim sebagai pengendali perkara pidana (dominus litis) juga mewakili kepentingan masyarakat umum dalam rangka penegakan hukum,"
ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam Siaran Pers di Jakarta, 17 Maret 2024.
Menurut Kapuspenkum, hal itulah yang kemudian menjadi dasar Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono, mengirimkan delegasi untuk melakukan benchmarking dengan SPO Korea Selatan.
Menelusuri Sejarah Kejaksaan Korsel
Pada kegiatan tersebut, mula-mula delegasi Kejaksaan Agung RI mengunjungi museum sejarah Kejaksaan Korea Selatan untuk belajar sejarah perkembangan Kejaksaan dan sistem peradilan pidana dari zaman Joseon, penjajahan Jepang, masa revolusi, hingga Kejaksaan Korea di masa modern.
Jika dibandingkan dan ditelusuri, Jaksa Indonesia pun berakar dari Adhyaksa/dhyaksa dari zaman Majapahit yang se-zaman dengan Kerajaan Joseon, kemudian kedua negara sama-sama bertransformasi menganut sistem Inquisitorial pasca penjajahan Belanda. Hal yang menarik, Presiden Korea saat ini Yoon Suk Yeol adalah mantan Jaksa Agung Korea Selatan periode 2019 s/d 2022.
Bidang Forensik yang Mumpuni
Delegasi Kejaksaan Agung RI kemudian mengunjungi National Digital Forensic Center (NDFC), badan khusus di bawah SPO Korea Selatan yang bertugas memastikan alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan. NDFC ini didukung oleh pegawai forensik yang mumpuni dari lulusan PhD forensik, ilmu komputer, dan ilmu lain yang relevan.
Berdiskusi dengan Kejaksaan Agung Korea Selatan
Kegiatan benchmarking ini dilanjutkan dengan berdiskusi bersama Bagian Perencanaan dan Kerjasama Internasional di Kejaksaan Agung Korea Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berkunjung ke SPO Korea Selatan adalah Eko Adhyaksono, Andre Abraham, dan Ibnu Sahal. Turut didampingi pula oleh Tenaga Ahli Jaksa Agung, Fachrizal Afandi, serta Konsultan dari PT Arofrasa.
Perkuat Manajemen Talenta Jaksa, Delegasi Kejagung RI Lakukan Benchmarking dengan SPO Korea Selatan
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda Setyawan
Reporter
Jika dibandingkan dan ditelusuri, kedua negara sama-sama bertransformasi menganut sistem Inquisitorial pasca penjajahan.
Pelatihan ini diikuti perwakilan dari Kejaksaan Tinggi seluruh daerah, yang menjadi pionir dalam implementasi perlindungan data di masing-masing wilayah.
Tema acara ini Optimalisasi Perencanaan Anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045.
Follow
Rekomendasi
