Kerja sama tersebut muncul ketika JAM PIDUM Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima kunjungan delegasi Kedubes Belanda pada Kamis 20 Maret 2025.

Delegasi Kedubes Belanda yang hadir di antaranya Vice Minister for Punishment and Protection, Ministry of Justice and Security Netherlands Eric Bezem, Director General of Dutch Probation, Reclassering Nederland, Johan Bac, Director of International Department, Reclassering Nederland Jochum Wilderman, First Secretary-Political Affairs, Dutch Embassy Mark Hengsten serta Policy Advisor-Political Affairs, Dutch Embassy, Sinta Suryani. 

Dalam kunjungan ini, JAM-Pidum menyoroti penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan mulai berlaku efektif pada tahun 2026.

Menurut JAM-Pidum, Kejaksaan telah memiliki beberapa instrumen kebijakan untuk mendukung implementasi KUHP baru. Beberapa instrumen itu di antaranya Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ). 

Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi over-crowding Lapas dan memberikan solusi hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan pelaku.

Instrumen lainnya adalah Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. 

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan bagi penuntut umum dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif, serta mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi.

Lebih lanjut, JAM-Pidum mengungkapkan bahwa kerja sosial sebagai pidana alternatif akan menjadi solusi efektif dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan ringan. Hukuman ini dirancang agar lebih bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus memperparah kondisi Lapas yang sudah melebihi kapasitas.

Menjelang berlakunya KUHP Baru, Bidang Pidum memberikan pemahamam pada seluruh Jaksa dalam menerapkan pidana sosial yang disesuaikan dengan latar belakang pelaku. 

Dalam KUHP baru pidana kerja sosial dilaksanakan paling singkat delapan jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama enam bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam mencari nafkah atau kegiatan bermanfaat lainnya.

Sementara pihak Kedutaan Besar Belanda diwakili Mr. Eric Bezem menjelaskan bahwa Belanda telah menerapkan sistem pidana kerja sosial dengan berbagai pengalaman dan praktik terbaik. Saat ini di Belanda, 80% vonis kerja sosial dijatuhkan oleh Hakim dan 20% oleh Jaksa, dengan maksimum 120 jam dan rencana perpanjangan hingga 300 jam. 

Pelaksanaan pidana kerja sosial ini dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak, seperti tempat ibadah, panti jompo, dan pemerintah kota.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam penerapan pidana alternatif, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.