JAM-Datun Selaku Ketua Delegasi Kejaksaan RI Menandatangani Deklarasi Konferensi ke-14 Jaksa Agung China-ASEAN
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R Narendra Jatna selaku Ketua Delegasi Kejaksaan RI turut menandatangani Joint of Declaration of the 14th CHINA-ASEAN Prosecutors-General Conference bersama delegasi dari negara anggota ASEAN.
Menurut JAM-Datun, deklarasi tersebut tersebut berisi penegasan kembali komitmen dalam meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan Tiongkok dengan Kejaksaan negara-negara ASEAN guna mendorong perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Penandatanganan Joint Declaration merupakan rangkaian dari Konferensi ke-14 Jaksa Agung China-ASEAN di Singapura dengan tema “Membina Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Keuangan” yang diselenggarakan pada 28-30 Oktober 2024 di Singapura,”
ujar JAM-Datun.
Puspenkum Kejagung
Deklarasi bersama lembaga Kejaksaan negara anggota ASEAN menghasilkan enam poin kesepakatan bersama.
1. Kami (Delegasi Kejaksaan ASEAN) akan mempertahankan komitmen kami untuk mendukung upaya peninjauan dan meningkatkan kerangka peraturan kami, dan alat hukum untuk memastikan bahwa kami dapat secara efektif memerangi kejahatan keuangan.
2. Kami akan mempromosikan pembagian informasi yang kolaboratif tentang penyelidikan, dan penuntutan kejahatan keuangan, dengan memanfaatkan saluran kerja sama internasional termasuk bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, jika sesuai, dan kerja sama langsung di antara otoritas penuntutan Tiongkok dan negara-negara ASEAN
3. Kami akan mendukung pengadopsian praktik terbaik dalam memenuhi tantangan untuk memerangi kejahatan keuangan, termasuk alat hukum yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencegah dan memerangi kejahatan keuangan transnasional.
4. Kami akan mempromosikan pertumbuhan keahlian dalam penuntutan kejahatan keuangan dengan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan, berbagi gagasan, dan pengembangan profesional melalui peluang untuk pelatihan, jaringan, dan pendidikan di antara otoritas penuntutan Tiongkok dan negara-negara ASEAN.
5. Kami akan mendukung pengembangan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kewaspadaan dengan mendidik masyarakat dan bisnis tentang risiko dan konsekuensi kejahatan keuangan, dan untuk mempromosikan kepatuhan terhadap langkah-langkah anti-kejahatan keuangan.
6. Kami akan mendukung upaya untuk mendorong komunikasi dan kerja sama antara lembaga penegak hukum, bisnis, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil, untuk membangun pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam memerangi kejahatan keuangan.
Pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat kerja sama di antara jaksa-jaksa se-ASEAN agar lebih optimal dalam mencegah dan menekan kejahatan terorganisir
Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.
Menurut Kapuspenkum, globalisasi berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, keamanan, terutama iklim investasi di dunia industri.
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sama Kejaksaan negara-negara anggota ASEAN dengan rencana pembentukan ASEAN Prosecutor Body berdasarkan Annex 1
Follow
Rekomendasi
