Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep Nana Mulyana memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 13 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.
Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap tersangka Asep Mulyana bin Nurhasan (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yang disangka melanggar 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus bermula saat Nana Rukmana datang ke rumah tersangka membawa satu unit handphone merek iPhone 15 Promax hasil pencurian.
“Sep, coba tawarkan berapa-berapanya, kalua sudah laku handphone-nya, nanti sama saya dikasih uang buat beli beras dan beli token listrik," ujar Nana kepada tersangka.
Tersangka lalu menawarkan handphone tersebut kepada Wildan Hasugian dengan harga Rp1,5 juta. Namun Wildan Hasugian menawar handphone tersebut dan membelinya seharga Rp950 ribu.
Uang itu ia berikan kepada Nana Rukmana dan tersangka mendapat bagian sebesar Rp300 ribu yang akan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.
Mengetahui kasus tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Korban pun menerima permintaan maaf dan meminta proses hukum dihentikan.
Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
JAM-Pidum juga menyetujui 12 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif terhadap tersangka:
1. Tersangka Mailer Makaenas alias Aleng dari Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Penganiayaan.
2. Tersangka Arman Gunawan als Kemen bin Encang dari Kejaksaan Negeri Cimahi, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Tersangka Mukti Yanti binti Wasiman (Alm) dari Kejaksaan Negeri Cimahi, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4. Tersangka Sansan Muhamad Sabiq bin M. Suhaeli dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5. Tersangka Wildan Hasugian bin Jaminter Hasugian (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
6. Tersangka Khalid Saeful Amri bin Iso Sopandi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
7. Tersangka Dita Meilani Zulkarnaen binti Atep Zulkarnaen dari Kejaksaan Negeri Cilacap, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
8. Tersangka Tarudi alias Rudi bin Darso dari Kejaksaan Negeri Pemalang, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
9. Tersangka I Farzan Laode alias Fazran dan Tersangka II Ilham Laoweya alias Tisen dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
10. Tersangka Rifki alias Iki bin Yusuf dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
11. Tersangka Arta Wijaya Saputra, S.Sos. bin Popo Natawijaya (Alm) dari Kejaksaan Negeri Sarolangun, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Tersangka Suryanto als Yanto bin Doto (Alm) dari Kejaksaan Negeri Tebo, yang disangka melanggar Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan Subsidair Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka belum pernah dihukum;
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
JAM-Pidum Hentikan Perkara Pencurian iPhone 15 Pro Max demi Bisa Beli Beras
Follow
Rekomendasi
