Tersangka Ardiansyah Rambe bin Muhammad Johan Rambe mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Perkaranya dalam kasus narkotika disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung, Prof Dr Asep N Mulyana untuk diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) dalam ekspose virtual Senin, 7 Juli 2025.
Persetujuan restorative justice untuk perkara narkotika dengan tersangka Ardiansyah Narkotika tersebut diajukan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr Harli Siregar, S.H, M.Hum menjelaskang Tersangka Ardiansyah disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Alasan Persetujuan
Menurut Kepala Puspenkum Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum permohonan restorative justice terhadap kedua perkara narkotika dari Kejari Pasaman Barat tersebut disetujui karena sejumlah pertimbangan dan alasan yang kuat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para Tersangka diketahui positif menggunakan narkotika. Sementara hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect menunjukkan para Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user).
Terakhir adalah hasil pemeriksaan hasil asesmen terpadu yang menetapkan para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika
Selain hasil pemeriksaan, Kejagung juga memperhatikan alasan-alasan seperti para Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan dari pejabat atau lembaga yang berwenang.
Para Tersangka juga dipastikan tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan narkotika.
“Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,”
ujar JAM-Pidum dalam keterangan tertulis tersebut
Puspenkum Kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika asal Kejari Kota Bekasi
Follow
Rekomendasi
