Better experience in portrait mode.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menginisiasi sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali, tokoh adat dan masyarakat dalam mengimplementasikan pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif) berbasis kearifan lokal dengan menghadirkan Bale Kertha Adhyaksa.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung, Prof Dr Asep N Mulyana menyampaikan pembentukan Bale Kertha Adhyaksa adalah wujud nyata komitmen Kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, memulihkan, dan menjunjung nilai-nilai budaya setempat. 

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung, Prof Asep Nana Mulyana

Menurut JAM-Pidum, restorative justice bukan semata-mata mekanisme hukum alternatif, melainkan pendekatan yang menyembuhkan luka sosial dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. 

"Pendekatan ini relevan khususnya dalam konteks budaya Bali yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kedamaian,”
ujar JAM-Pidum saat memberi sambutan Implementasi Komitmen Bersama Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali pada Senin, 30 Juni 2025.

Puspenkum Kejagung

Kejati Bali menginisiasi pembentukan Bale Kertha Adhyaksa sebagai implementasi pendekatan restorative justice berbasis kearifan lokal

JAM-Pidum menjelaskan Bale Kertha Adhyaksa sarat dengan kearifan lokal karena penyelesaian perkara dilakukan secara musyawarah berdasarkan nilai kekeluargaan dan kearifan lokal.

Dalam penyelesaian perkara, Bale Kertha Adhyka melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat dalam memfasilitasi perdamaian.

Sejumlah alternatif pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana juga bisa dijalankan seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.

Terakhir, Bale Kertha Adhyka fokus pada pemulihan hubungan, bukan pembalasan.

Kejati Bali menginisiasi pembentukan Bale Kertha Adhyaksa sebagai implementasi pendekatan restorative justice berbasis kearifan lokal

Relevan dengan KUHP Baru

Keberadaan Bale Kertha Adhyaksa di Bali, lanjut JAM-Pidum juga relevan dengan kehadiran Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2026.

KUHP baru tersebut memperkuat legalitas pendekatan keadilan restoratif. Pasal 51 KUHP baru menekankan pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan pemidanaan, dan mendahulukan keadilan substantif dibandingkan kepastian hukum semata.

Khusus daerah Bali yang memiliki nilai Tri Hita Karana dan prinsip Desa Kala Patra, keberadaan Bale Kertha Adhyka menjadi semakin mendukung landasan penting pendekatan hukum yang berakar pada budaya di provinsi ini

Nilai-nilai tersebut menuntun penegak hukum agar menyelesaikan perkara tidak secara seragam, melainkan sesuai karakteristik masyarakat setempat.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung, Prof Asep Nana Mulyana

"Komitmen Bale Kertha Adhyaksa adalah langkah strategis dan filosofis, yang mengintegrasikan hukum nasional dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ini bukan hanya memuliakan hukum, tetapi juga merawat jati diri lokal," ujar JAM-Pidum.

Lebih jauh, JAM-Pidum juga menilai keberadaan Bale Kertha Adhyka di provinsi Bali sebagai perwujudan Living Law dan keadilan yang kontekstual. Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 2 KUHP baru.

Dalam beleid itu disebutkan hukum adat diakui sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM membuka ruang legal bagi praktik-praktik restoratif di tingkat lokal.
 

Berharap Jadi Proyek Percontohan Nasional

Terakhir, JAM-Pidum mengapresiasi Bale Kertha Adhyka sebagai bentuk kolaborasi multipihak sekaligus bukti komitmen bersama menuju sistem hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. . Keberhasilan restorative justice diakuinya sangat ditentukan oleh sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat.

Dengan diresmikannya Bale Kertha Adhyka, JAM-Pidum berharap inisiatif kolaborasi yang telah terbangun di Bali akan menjadi model percontohan nasional bagi pendekatan keadilan restoratif berbasis budaya lokal.

Dipicu Konflik Batas Ladang, Kejati Sumut Menyetujui Pelaksanaan MKR Perkara Penganiayaan Antar Kerabat di Tapanuli Utara
Dipicu Konflik Batas Ladang, Kejati Sumut Menyetujui Pelaksanaan MKR Perkara Penganiayaan Antar Kerabat di Tapanuli Utara Senin, 16 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Pencurian di Madiun dan Tuban
Kejati Jatim Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Pencurian di Madiun dan Tuban Minggu, 15 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sultra Ajukan Permohonan Plea Bargain Perkara Penganiayaan Anak ke JAM PIDUM
Kejati Sultra Ajukan Permohonan Plea Bargain Perkara Penganiayaan Anak ke JAM PIDUM Kamis, 12 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Menyetujui Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Penganiayaan Dipicu Utang Piutang dari Kejari Tanjungbalai
Kajati Sumut Menyetujui Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Penganiayaan Dipicu Utang Piutang dari Kejari Tanjungbalai Selasa, 10 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sultra Menyetujui Penyelesaian 5 Perkara Melalui MKR dan 3 Plea Bargain
Kejati Sultra Menyetujui Penyelesaian 5 Perkara Melalui MKR dan 3 Plea Bargain Sabtu, 07 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Menyetujui 4 Permohonan Penghentian Penuntutan Perkara Melalui Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Narkotika
Kejati Jatim Menyetujui 4 Permohonan Penghentian Penuntutan Perkara Melalui Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Narkotika Sabtu, 07 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan RJ Pemuda Tersangka Penganiayaan yang Dipicu Tunggakan Rumah
Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan RJ Pemuda Tersangka Penganiayaan yang Dipicu Tunggakan Rumah Kamis, 29 Okt 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Kaltim Menyetujui Pengajuan Penyelesaian 4 Perkara Pidana Umum Melalui MKR dari 3 Kejari
Kejati Kaltim Menyetujui Pengajuan Penyelesaian 4 Perkara Pidana Umum Melalui MKR dari 3 Kejari Selasa, 27 Okt 2026 12:03 WIB

Baca Selengkapnya
Awali Pekan Kerja, Kajati Sumbar Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Sijujung dan Cabjari Air Bangis
Awali Pekan Kerja, Kajati Sumbar Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Sijujung dan Cabjari Air Bangis Senin, 26 Okt 2026 13:02 WIB

Baca Selengkapnya
Wakajati Jatim Menyetujui Pelaksanaan MKR Terhadap 4 Perkara Pidum dari Kejari Bangkalan dan Sidoarjo
Wakajati Jatim Menyetujui Pelaksanaan MKR Terhadap 4 Perkara Pidum dari Kejari Bangkalan dan Sidoarjo Jumat, 23 Okt 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Bengkulu Menyetujui Permohonan Penyelesaian Penuntutan Melalui Restorative Justice Terhadap 3 Perkara
Kajati Bengkulu Menyetujui Permohonan Penyelesaian Penuntutan Melalui Restorative Justice Terhadap 3 Perkara Selasa, 20 Okt 2026 13:05 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Menyetujui Permohonan Penyelesaian Perkara Melalui MKR Usulan dari 4 Kejari
Kejati Jatim Menyetujui Permohonan Penyelesaian Perkara Melalui MKR Usulan dari 4 Kejari Minggu, 18 Okt 2026 17:02 WIB

Baca Selengkapnya
Penetapan PN Maumere Telah Terbit, Kejari Sikka Fasilitasi Penyelesaian Perkara Lalin Melalui MKR
Penetapan PN Maumere Telah Terbit, Kejari Sikka Fasilitasi Penyelesaian Perkara Lalin Melalui MKR Senin, 12 Okt 2026 16:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tak Terima Ditegur Saat Bernyanyi, MKR Kejati Sumut Selamatkan Tersangka Penganiayaan asal Kejari Simalungun dari Pidana Penjara
Tak Terima Ditegur Saat Bernyanyi, MKR Kejati Sumut Selamatkan Tersangka Penganiayaan asal Kejari Simalungun dari Pidana Penjara Senin, 12 Okt 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi Sabtu, 10 Okt 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Kepri Menyetujui Pelaksanaan MKR Perkara Penadahan 3 Tersangka asal Kejari Tanjungpinang
Kejati Kepri Menyetujui Pelaksanaan MKR Perkara Penadahan 3 Tersangka asal Kejari Tanjungpinang Jumat, 09 Okt 2026 14:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri Rabu, 07 Okt 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Curi Brondol Sawit Buat Makan Keluarga, Kejati Sumut Menyetujui Pelaksanaan RJ Seorang Ibu di Tapanuli Tengah
Curi Brondol Sawit Buat Makan Keluarga, Kejati Sumut Menyetujui Pelaksanaan RJ Seorang Ibu di Tapanuli Tengah Selasa, 06 Okt 2026 15:46 WIB

Baca Selengkapnya
Istri Memaafkan Perbuatan Suami, Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan MKR Perkara KDRT dari Kejari Parepare
Istri Memaafkan Perbuatan Suami, Kajati Sulsel Menyetujui Permohonan MKR Perkara KDRT dari Kejari Parepare Kamis, 01 Okt 2026 14:28 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Bali Tetapkan Dirut PT DWI Sebagai Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset
Kejati Bali Tetapkan Dirut PT DWI Sebagai Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Kamis, 01 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Inspeksi Pimpinan di Kejati Bali, Jamwas Tekankan Penguatan Pengawasan dan Integritas Jajaran
Inspeksi Pimpinan di Kejati Bali, Jamwas Tekankan Penguatan Pengawasan dan Integritas Jajaran Selasa, 29 Sep 2026 15:29 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sulteng Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Poso dan Sigi
Kajati Sulteng Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Poso dan Sigi Selasa, 29 Sep 2026 10:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan 5 Perkara Melalui MKR dari 4 Kejari
Kejati Jatim Menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan 5 Perkara Melalui MKR dari 4 Kejari Kamis, 24 Sep 2026 19:01 WIB

Baca Selengkapnya