Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Fadil Zumhana, menyetujui tiga permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Senin 25 Maret 2024.
Adapun tersangka yang dikabulkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice adalah Jefri Ngewi Leo alias Epi dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Kemudian dua tersangka bernama I Sofia Hede dan II Herlin Merince Sonlay dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Terakhir adalah Febrianus alias Febri bin Agustinus dari Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Alasan Persetujuan Penghentian Penuntutan
JAM-Pidum Fadil Zumhana menjelaskan alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain karena telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
Alasan lainnya ialah karena tersangka belum pernah dihukum alias baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Berikutnya ialah karena ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Alasan lainnya adalah proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
Selain itu, karena pertimbangan sosiologis dan masyarakat merespons positif pemberian penghentian penuntutan tersebut.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
Persetujuan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini dilakukan sebagai wujud Kejaksaan RI dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tentu saja penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
Follow
Rekomendasi
