Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Tambang, Izin Pertambangan Batubara PT. Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara atau kerugian perekonomian negara pada 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Penetapan tersangka itu dilakukan pada Senin, 22 Juli 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-07/L.6/Fd.1/03/2024 Tanggal 15 Maret 2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan, Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Adapun para tersangka dalam kasus ini adalah:
1. ES selaku Komisaris atau Direktur Utama PT. Bara Centra Sejahtera/ PT. Andalas Bara Sejahtera.
2. G selaku Komisaris PT. Bara Centra Sejahtera/ PT. Andalas Bara Sejahtera.
3. B selaku Direktur PT. Bara Centra Sejahtera/ PT. Andalas Bara Sejahtera.
4. M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat Periode 2010-2015.
5. SA selaku Kasi di Dinas Pertambangan Umum Kabupaten Lahat Periode 2010-2015.
6. LD selaku Kasi di Dinas Pertambangan Umum Kabupaten Lahat Periode 2010-2015.
Kasi Penkum Kejati Sumsel juga menyampaikan, sebelumnya para tersangka telah diperiksa sebagai saksi. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti bahwa para tersangka terlibat dalam perkara ini, sehingga Tim Penyidik meningkatkan status dari Saksi menjadi Tersangka.
"Selanjutnya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 (dua puluh) hari ke depan untuk Lima Orang Tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang dan Satu Orang Tersangka di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Palembang mulai dari tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024. Dasar untuk melakukan Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP 'Dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana',"
ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, 22 Juli 2024.
srory.kejaksaan.go.id
Ia mengatakan dalam penyidikan ini, potensi kerugian keuangan Negara kurang lebih mencapai Rp555 Miliar. Perbuatan para tersangka itu melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Dan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Sementara itu, sudah ada 44 saksi yang diperiksa dalam kasus ini untuk memperkuat barang bukti.
Kronologi Perkara
PT. Andalas Bara Sejahtera (PT. ABS) merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur kepengurusan Perusahaan yang selalu berubah pada tahun 2010-2013 dijabat oleh ES selaku Komisaris Utama/Komisaris/Direktur Utama/ Direktur, B selaku Direktur Utama/ Komisaris/ Direktur dan G selaku Direktur/Direktur Utama.
Ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) miliknya.
Mereka malah masuk ke dalam wilayah IUP OP milik PT. Bukit Asam Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar yang masuk di dalam Wilayah IUP Operasi Produksi PT. Bukit Asam Tbk.
Bekerjasama dengan 3 ASN Kabupaten Lahat
Perbuatan PT. ABS tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 ASN di Kabupaten Lahat yaitu M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010–2015, S selaku Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Pembinaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2011-2016, dan LD selaku Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010-2016.
3 ASN Tidak Lakukan Tupoksinya
Ketiga ASN itu dengan sengaja melakukan pembiaran atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan pertambangan umum di PT. ABS selaku Ketua dan/atau Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) bidang Pertambangan Umum Kabupaten Lahat dalam periode Tahun 2011-2013. Padahal perbuatan PT. ABS tersebut sebenarnya bisa dicegah oleh ketiganya.
Tugas Pelaksana Inspeksi Tambang
Akibatnya, perbuatan penambangan di luar IUP OP PT. ABS menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 555 Miliar.
Sejatinya, pelaksana inspeksi tambang mempunyai tugas mengawasi pertambangan umum, meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, konservasi, jasa pertambangan dan penerapan standar pertambangan.
"Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud,"
Selain BP, penyidik Kejati Sumut juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu AJT selaku Direktur PT EPP dan RMS selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTJJ-Tarutung
Mereka diperiksa sebagai saksi, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, penerbitan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Follow
Rekomendasi
