Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 10 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, Jumat 2 Agustus 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyampaikan inisial dan jabatan 10 saksi yang diperiksa tersebut.
10 Saksi yang Diperiksa
1. RMMM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPP Pratama Rengat. 2. SRD selaku Kepala Desa Patala Bumi. 3. SRT selaku Kepala Desa Kuala Mulia. 4. MRW selaku Kepala Desa Penyaguan. 5. JAW selaku Kepala Desa Kelesa. 6. ZLK selaku Kepala Desa Siambul. 7. MKS selaku Kepal Desa Rumbai. 8. RDG selaku Petani. 9. SHR selaku Kepala Desa Danau Rumbai. 10. AAS selaku Wiraswasta.
Menurut Kapuspenkum, sepuluh orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Korporasi Tersangka PT Palma Satu (TPK & TPPU), PT Siberida Subur (TPK & TPPU), PT Banyu Bening Utama (TPK & TPPU), PT Panca Agro Lestari (TPK & TPPU), PT Kencana Amal Tani (TPK & TPPU), PT Asset Pacific (TPPU), dan PT Darmex Plantations (TPPU).
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum, Harli Siregar, 2 Agustus 2024. Diketahui sebelumnya, JAM PIDSUS juga telah memeriksa 8 saksi terkait perkara ini pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Duduk Perkara Korupsi PT Duta Palma
Perkara ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Dalam kasus ini, Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pembukaan lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tanpa mengantongi hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pada pengadilan tingkat pertama, Surya Darmadi dihukum 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, membayar uang pengganti Rp2,23 triliun, serta membayar kerugian perekonomian negara Rp39,7 triliun.
Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara. Namun MA menghilangkan hukuman membayar uang kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun.
Dalam putusan kasasi itu, Surya Darmadi hanya wajib membayar kerugian negara Rp2,23 triliun saja.
Dalam putusan tersebut, hakim menilai ada beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait perizinan kawasan.
Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan mendapati masing-masing perusahaan punya lahan kelapa sawit yang berbeda-beda.
Ada perusahaan yang punya izin, ada pula yang tidak mengantongi izin, hingga penyidik menetapkan tujuh korporasi tersebut sebagai tersangka.
Kejaksaan Periksa 10 Saksi Terkait Kasus TPK dan TPPU PT Duta Palma Korporasi
Follow
Rekomendasi
