Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan, Bali, Zainur Arifin Syah, S.H, M.H, mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Anak Bali Luih ke Pengadilan Negeri (PN) Tabanan.

Gugatan didaftarkan Kajari melalui kuasa Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Mayang Tari, S.H beserta Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kamis, 26 Juni 2025 sekitar pukul 09.00 WITA.

Mengutip unggahan di akun Instagram resmi Kejari Tabanan, @kejaritabanan, dijelaskan bahwa Tim JPN Kejari Tabanan dalam gugatannya mengajukan pembubaran Yayasan Anak Bali Luih yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Diketahui, I Made Aryadana selaku Ketua Pengurus Yayasan Anak Bali Luih secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perdagangan anak” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 525/Pid.Sus/2024/PN Dpk tanggal 12 Maret 2025 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 131/Pid.Sus/2025/PT BDG tanggal 08 Mei 2025.

Dalam proses pendaftaran, Tim JPN Kejari Tabanan telah menyerahkan Gugatan beserta Alat Bukti melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Perdata di Pengadilan Negeri Tabanan yang telah tercatat dengan Nomor Register Perkara : 264/ Pdt.G/2025/PN Tab.

Sebelum mendaftarkan gugatan, Kajari didampingi Kasi Datun beserta Tim JPN Kejari Tabanan telah melaksanakan kegiatan Pemaparan/ekspose Penegakan Hukum terhadap salah satu yayasan di Kabupaten Tabanan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali pada 17 Juni 2025.

Pelaksanaan ekspose ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 

Pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum Yayasan Anak Bali Luih merupakan salah satu wujud tugas pokok dan fungsi JPN yang diamanatkan dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Langkah JPN Kejari Tabanan juga merupakan bentuk Penegakkan Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kasus yayasan diduga terlibat sindikat jual beli bayi pernah menjadi sorotan publik pada September 2024 lalu. Kala itu Kepolisian Daerah (Polda) Bali dan Polres Depok memeriksa Yayasan Luh Luwih Bali yang berlokasi di Banjar Anyra, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanana bali terkait sindikat juali beli melalui media sosial Facebook yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat.

Sebagai informasi dikutip dari laman tribratanews.polri.go.id, Polda Bali sebelumnya bekerjasama dengan UPTD Dinas Sosial (Dinsos) Bali untuk mewancarai tujuh orang perempuan atau ibu hamil dan dua orang yang sudah melahirkan di Rumah Aman Dinsos Bali.

Kepolisian sebelumnya sudah membongkar sindikat jual beli bayi melalui media sosial Facebook yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap delapan pelaku dan hasil penyelidikan mengungkap dugaan rumah penadah sindikat jual beli bayi itu berada di Tabanan, Bali.

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat soal aksi jual beli bayi di Facebook. Laporan itu lantas diselidiki oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Metro Depok.