Better experience in portrait mode.

Kejaksaan RI melalui Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang menegaskan komitmennya untuk bertindak professional, tegas dan tanpa kompromi dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, S.I.K dan mahasiswi Stefani Heidi Doko Rehi alias Fani (20).

Kejaksaan Takkan Kompromi, JPU Jerat Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar dan Perantara Fani dengan Pasal-Pasal Ini

Sidang perdana perkara terhadap dua terdakwa tersebut digelar hari ini (Senin, 30 Juni 2025) di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. 

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr Harli Siregar, S.H, M.Hum, sikap tersebut diambil Kejaksaan sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap anak sebagai kelompok rentan.

"Kejaksaan tidak hanya fokus pada pembuktian unsur pidana dan penuntutan maksimal terhadap para pelaku, tetapi juga memastikan proses hukum berlangsung secara berpihak kepada korban, profesional, transparan, serta berperspektif keadilan," tegas Kapuspenkum. 

Diketahui sidang perdana menghadirkan terdakwa Fajar dalam persidangan yang dimulai sekitar pukull 09.30 WITA. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan surat dakwaan terhadap Terdakwa Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, yang didakwa telah menyetubuhi dan mencabuli tiga anak perempuan di bawah umur di sejumlah hotel di Kota Kupang, dalam kurun waktu Juni 2024 hingga Januari 2025. 
 

Kejaksaan Takkan Kompromi, JPU Jerat Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar dan Perantara Fani dengan Pasal-Pasal Ini

Pasal yang Menjerat Terdakwa Fajar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pasal dakwaan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.  

Selain itu Fajar juga dijerat Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E dan Ayat (4) dari UU yang sama. 

JPU juga menjerat terdakwa Fajar dengan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Selain UU terkait perlindungan anak dan kekerasan sosial, JPU juga menjerat Terdakwa Fajar dengan pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam penjelasannya, JPU menyampaikan Terdakwa Fajar diduga merekrut anak-anak melalui pihak ketiga dan aplikasi online (Michat) untuk disetubuhi di Hotel Kristal dan Hotel Harper Kupang. Salah satu korban diketahui baru berusia 5 tahun.

Perbuatan terdakwa juga disertai dengan perekaman menggunakan ponsel pribadi.

"Sidang kemuduan ditunda ke hari Senin, 7 Juli 2025 dengan agenda Pembacaan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa," ujar Kapuspenkum Kejagung.

Selain sidang perdana yang menghadirkan Terdakwa Fajar, persidangan dipimpin Hakim Ketua Anak Agung Gd Agung Parnata, S.H, C.N ini juga menyidangkan terdakwa Fani sebagai perantara yang merekrut dan mengantar korban anak usia sekilah kepada Terdakwa Fajar.

Dalam persidangan yang berlangsung pukul 10.30 WITA tersebut, JPU mengungkapkan, Terdakwa Fani menerima permintaan Terdakwa Fajar untuk mencarikan anak perempuan usia SD. Atas permintaan tersebut, Fani membawa korban IBS (5 tahun) ke Hotel Kristal setelah sebelumnya membujuk, mengajak jalan, dan membelikannya pakaian.

Atas bantuannya tersebut, Terdakwa Fani menerima imbalan sebesar Rp3 juta. Aksi ini tergolong dalam kategori eksploitasi seksual anak dan perdagangan orang.

Pasal yang Menjerat Fani

Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Fani adalah Pasal 81 Ayat (2) dan dan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Fani juga dijerat Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Serta pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Usai pembacaan surat dakwaan, majelis hakim memutuskan menunda sidang dengan Terdakwa Fani yang dijadwalkan akan kembali digelar pada Senin, 21 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Bertindak selaku Tim JPU dari Kejati NTT dan Kejari Kupang adalah Arwin Adinata, S.H., M.H selaku ketua tim dengan anggota Sunoto, S.H., M.H., I Made Oka Wijaya, S.H., M.H., Putu Andy Sutadharma, S.H. dan Kadek Widiantari, S.H., M.H. 

Sidang perdana ini digelar secara tertutup berdasarkan Penetapan Sidang Nomor: 75/Pid.Sus/2025/PN.Kpg untuk Terdakwa Fajar dan Nomor: 76/Pid.Sus/2025/PN.Kpg untuk Terdakwa Fani.

Dalam penanganan perkara ini, ujar Kapuspenkum, Kejaksaan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam upaya pemulihan hak korban termasuk restitusi.

"Perkara ini menjadi penegas bahwa Kejaksaan hadir sebagai garda terdepan dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak dan segala bentuk eksploitasi yang merusak masa depan generasi bangsa," tegas Kapuspenkum. 

Kejaksaan Takkan Kompromi, JPU Jerat Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar dan Perantara Fani dengan Pasal-Pasal Ini
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK Jumat, 13 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP Jumat, 13 Nov 2026 13:59 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing Jumat, 13 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah Jumat, 13 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan Jumat, 13 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta Kamis, 12 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme Kamis, 12 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah Kamis, 12 Nov 2026 10:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar Selasa, 10 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi,  Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi, Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah Selasa, 10 Nov 2026 08:10 WIB

Baca Selengkapnya
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas Senin, 09 Nov 2026 19:50 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR Senin, 09 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH Senin, 09 Nov 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya