Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI menjalin kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga dalam rangka penguatan dan sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua pihak untuk melakukan kerja sama dalam rangka penguatan kompetensi PPNS pada Kementerian/Lembaga terkait.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum mengungkapkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan oleh JAM-Pidum Prof. Dr. Asep Nana Mulayana dengan pejabat Kementerian/Lembaga terkait yang mewakili instansinya masing-masing.
Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada rangkaian acara In House Training yang berlangsung di Le Meridien, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Ke-11 kementerian dan lembaga yang menjalin kerjasama tersebut adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) RI, Sekretariat Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan RI.
Lima kementerian / lembaga lainnya adalah Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Selain penguatan kompetensi penyidik PPNS, perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama antara PNS pada Kementerian / Lembaga terkait dengan penuntut umum melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan penyidikan perkara.
Tujuan lainnya adalah mengimplementasikan Integrated Criminal Justice System terutama pada PPNS.
Jampidum Kejaksaan Agung Gandeng 11 Kementerian/Lembaga Dorong Penguatan dan Sinergitas Penuntutan Umum PPNS
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
