STORY KEJAKSAAN - Sebanyak tujuh jajaran pimpinan Kejaksaan menorehkan prestasi usai mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Prabowo Subianto atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengawal stabilitas pangan dan penyelamatan aset negara di sela kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna, S.H., M.H., menjelaskan penghargaan ini tidak lepas dari keberhasilan program "Jaksa Mandiri Pangan" yang diinisiasi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Menurut Kapuspenkum, melalui program Jaksa Mandiri Pangan, institusi Adhyaksa telah menunjukkan peran aktif di luar fungsi penegakan hukum konvensional antara lain optimalisasi aset melalui pemanfaatan lahan seluas jutaan meter persegi dari hasil rampasan perkara menjadi lahan pertanian produktif.
Peran lain adalah pemberantasan mafia pangan melalui pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk dan pencegahan praktik spekulasi harga yang merugikan petani. Serta, pendampingan hukum dengan memastikan tata kelola anggaran ketahanan pangan di daerah berjalan tepat sasaran melalui pengawalan proyek strategis nasional.
Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/TK dan 2/TK Tahun 2026, Presiden memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak, di mana koordinasi lintas sektoral antara kementerian dan aparat penegak hukum menjadi sorotan utama. Selain penghargaan kepada Menteri Pertanian dan tokoh daerah, penganugerahan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam melakukan pendampingan hukum, pengamanan proyek strategis pangan, hingga eksekusi aset rampasan untuk lahan pertanian produktif.
Para Penerima Penghargaan
.Berdasarkan lampiran surat resmi Kementerian Pertanian Nomor: B-13/TU.020/A/01/2026, jajaran Adhyaksa yang menerima penghargaan tersebut terdiri dari lima pegawai di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan tiga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).
Pejabat Kejagung yang meraih tanda kehormatan itu adalah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., Kepala Badan Pemulihan Aset Dr. Kuntadi, S.H., M.H., Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., dan Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Agus Salim, S.H., M.H
Sementara Kajati yang dianugerahkan tanda kehormatan itu adalah Kajati Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, Kajati Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, dan Kajati Jawa Timur Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.Н., М.Н.
Presiden RI Prabowo Subianti dalam amanatnya menegaskan bahwa capaian swasembada ini tidak lepas dari peran aparat penegak hukum yang memastikan tidak ada kebocoran dalam distribusi pupuk maupun bantuan pertanian.
Kejaksaan dinilai berhasil menjadi "benteng" yang melindungi hak-hak petani melalui pemberantasan mafia pangan dan pemanfaatan barang rampasan negara senilai triliunan rupiah untuk kembali digunakan demi kepentingan rakyat.
Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kekagumannya terhadap peran besar petani bagi bangsa. Beliau menegaskan bahwa petani adalah pilar utama yang menyokong negara, bahkan sejak masa perang kemerdekaan.
"Yang mendukung perang kemerdekaan adalah rakyat Indonesia. Yang memberikan makan pada tentara pejuang adalah para petani di Indonesia. Para petanilah yang paling setia, yang paling loyal, dan yang paling merah putih di Republik Indonesia ini," ujar Presiden Prabowo.
Kajati Sulsel usai menerima tanda kehormatan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas pengawalan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan.
Kejati Sulsel berkomitmen memastikan program strategis nasional di sektor pertanian, khususnya di Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel.
"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Kejaksaan. Sebagaimana pesan Bapak Presiden tentang besarnya jasa petani, kami di jajaran hukum bertugas memastikan hak-hak mereka terlindungi dan program swasembada pangan ini bebas dari kendala hukum,"
ujar Didik Farkhan dikutip dari laman Kejati Sulsel.
Kejati Sulsel
Sementara itu Kajati Sumatera Utara, Dr Harli Siregar, S.H., M.H., menyampaikan penghargaan ini merupakan bukti bahwa para penerima sebagai pejabat publik telah berupaya maksimal melakukan pelayanan umum secara naik dan layak.
"Dan hal ini juga tentu menjadi suatu pendorong dan semangat untuk melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan masyarakat yang lebih baik lagi," ujarnya.
Kawal Asta Cita, 8 Pimpinan Kejaksaan Terima Tanda Kehormatan dari Presiden RI
Follow
Rekomendasi
