Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Yusuf Luqita Danawihardja, menyampaikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal meminta Jaksa Penyidik untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Kredit pada salah satu Bank BUMN Kabupaten Tegal Tahun 2022-2023.
Penyelidikan itu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: Print-468/M.3.43/Fd.1/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024 terkait tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit pada salah satu Bank BUMN di Kab. Tegal Tahun 2022–2023.
Adapun Jaksa Penyidik yang ditugaskan dalam menangani perkara tersebut adalah sebagai berikut:
1. RD. Andri Firmansyah, S.H.
2. Yusuf Luqita Danawihardja, S.H., M.H.
3. Didiek Prasetyo Utomo, S.H.
4. Intan Rizki Apriliani, S.H.
5. Mushofa, S.H.
Kasi Intel Kejari Tegal mengatakan, dalam proses penyidikan, para Jaksa Penyidik memanggil Nasabah Bank BUMN dan Internal Bank BUMN (CS, Teller dan Mantri) untuk dimintai keterangan.
"Dugaan sementara, kerugian negara adalah Rp10,6 miliar yang berasal dari penggunaan kredit usaha kecil pada salah satu bank BUMN di Kabupaten Tegal yang tidak sesuai ketentuan serta dengan pengajuan berkas debitur fiktif oleh calo,"
ujar Kasi Intel, Yusuf Luqita Danawihardja, Rabu 24 Juli 2024.
Ia mengatakan bahwa sesungguhnya KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program pemerintah yang digunakan untuk menyuntik UMKM sehingga dapat berkembang dengan modal pinjaman berbunga rendah serta proses peminjaman yang mudah.
Akan tetapi, lanjut Kasi Intel, dalam perjalannya terdapat oknum yang menyalahgunakan program dari pemerintah tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.
"Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung guna mendalami kasus tersebut," ujarnya.
Menurutnya, Kejaksaan dapat menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk menjerat para pelaku.
Kejari Tegal Dalami Perkara Penyalahgunaan Dana KUR, Panggil Nasabah dan Internal Bank BUMN
Follow
Rekomendasi
