Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyita uang senilai Rp 4.099.256.764 dari penanganan perkara Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayu Agung (STA 100+200 s/d STA 112+200) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017-2019.
Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Armen Wijaya dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Vicon Kejati Lampung, menjelaskan uang sitaan tersebut diperolah dari serangkaian roses Penyidikan tersebut Penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di 4 Lokasi yaitu Provinsi Riau, DKI Jakarta, Bekasi (Jawa Barat) dan Semarang (Jawa Tengah).
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai Rp4,09 miliar yang terdiri dari Rp 2.191.514.113 dengan status sudah diamankan dan sisanya Rp 1.907.742.651 berstatus pemblokiran. Sejak Maret 2025, total penyitaan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara sudah mencapai Rp6,35 miliar.
Kejati Lampung juga sudah memblokir 47 sertifikat tanah dan bangunan, menyita lima unit mobil serta tiga sepeda lipat merek Brompton. Total estimasi nilai aset yang disita mencapai Rp50 miliar.
Tersangka Baru
Selain melakukan penggeledahan, Aspidsus Kejati Lampung juga mengungkapkan penyidik telah menetapkan satu tersangka baru yang merupakan pimpinan perusahaan BUMN bidang konstruksi, PT Waskita Karya berinisial Dr IBN.
Pada April 2025 lalu, penyidik Kejati Lampung telah menetapkan dua tersangka berinisial WDD selaku Kasir Divisi V PT Waskita Karya dan TWT selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi V
Ketiga tersangka dikenakan pasal sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.
Subsidiair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Modus Tersangka
Diketahui nilai kontrak pekerjaan pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) tersebut mencapai Rp 1.253.922.600.000 atau Rp 1,2 triliun. Panjang ruas tol yang dikerjakan adalah mencapai 12 kilometer (Km).
Berdasarkan rencana pembangunan, proyek ini dilaksanakan selama 24 bulan sejak 5 April 2017 sampai dengan 8 November 2019. Proses serah terima (privisional hand over/PHO) telah dilaksanakan pada 8 November 2019 dengan masa Pemeliharaan (FHO) selama 3 tahun.
Dari hasil pemeriksa, penyidik menemukan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tol Terpeka terdapat penyimpangan yang dilakukan Oknum Tim Proyek pada Divisi 5 PT Waskita Karya. Bentuk penyimpangan itu berupa pertanggungjawaban keuangan fiktif atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tol Terpeka.
Modus operandi pembuatan pertanggungjawaban keuangan fiktif tersebut adalah dengan cara merekayasa dokumen tagihan-tagihan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan pembangunan jalan tol Terpeka (STA 100+200 s/d STA 112+200) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017-2019.
Pada kenyataannya, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak pernah ada dan menggunakan nama vendor fiktif. Ditemukan pula pencatutan nama vendor.
Bahwa pertanggungjawaban keuangan fiktif yang dilakukan oknum Tim Proyek atas permintaan dari Oknum Pimpinan pada Divisi 5 PT Waskita Karya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekitar Rp 66 miliar.
Follow
Rekomendasi
