Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan pidana penjara 18 tahun terhadap Terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim.

Amar tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Mei 2026.

JPU Tuntut Terdakwa Nadiem Makarim Divonis Penjara 18 Tahun, Denda Rp1 Miliar dan Uang Pengganti Rp5,6 Triliun

Dalam amar tuntutannya, JPU meminta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Nadiem Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Atas perbuatannya tersebut, JPU menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nadiem Makarim berupa pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1 miliar yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, JPU menuntut kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut.

Sidang pembacaan tuntutan perkara korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, Rabu, 13 Mei 2026

Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkingkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama selama 190 hari.

Uang Pengganti Rp5,8 Triliun

Selain pidana penjara dan denda, JPU dalam amar tuntutannya juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp809.596.125.000 dan Rp4.871.469.603.758 yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi.

Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.

 

JPU Roy Riady mengungkapkan bahwa surat tuntutan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti sah, mencakup keterangan puluhan saksi, pendapat ahli, serta bukti surat dan dokumen hasil audit BPKP.

Lebih lanjut, JPU menyoroti adanya malapraktik birokrasi melalui pembentukan Shadow Organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arief, Jurist Tan, dan Fiona Handayani. Keterlibatan pihak-pihak ini dinilai telah mengesampingkan peran pejabat resmi kementerian yang lebih memahami kondisi lapangan di sekolah-sekolah.

JUP Roy Riady saat membacakan amar tuntutan perkara korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, Rabu, 13 Mei 2026

“Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang negara,” ujar JPU Roy Riady.

Sebagai penutup, JPU menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran besar senilai lebih dari Rp9 triliun berada di tangan menteri selaku pengguna anggaran, bukan hanya pada tingkat teknis di bawahnya. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini dinyatakan nyata dan pasti berdasarkan perhitungan data Pusdatin.  

Meski demikian, JPU tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Terdakwa serta Penasihat Hukum untuk menyampaikan pembelaan melalui nota pembelaan (pledoi) pada agenda persidangan berikutnya.

Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang Saksi dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang Saksi dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Jumat, 20 Nov 2026 23:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Kemenhut Terkait Penyidikan Perkara Perkebunan PT PSMI dan Tambang Batubara PT CCM
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Kemenhut Terkait Penyidikan Perkara Perkebunan PT PSMI dan Tambang Batubara PT CCM Kamis, 19 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi dari Perusahaan Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi dari Perusahaan Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel Kamis, 19 Nov 2026 22:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Kembali Periksa Saksi Inisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte Ltd Sebagai Saksi Perkara  KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Kejagung Kembali Periksa Saksi Inisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte Ltd Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 18 Nov 2026 23:08 WIB

Baca Selengkapnya
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 18 Nov 2026 22:17 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan Rabu, 18 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Rabu, 18 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Rabu, 18 Nov 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan  Kasus Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan Kasus Perkebunan PT PSMI Selasa, 17 Nov 2026 23:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS  Periksa Saksi dari 2 PT BSJ dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
JAM PIDSUS Periksa Saksi dari 2 PT BSJ dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Selasa, 17 Nov 2026 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu Selasa, 17 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara Senin, 16 Nov 2026 22:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Senin, 16 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara Jumat, 13 Nov 2026 22:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 12 Nov 2026 22:45 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo Kamis, 12 Nov 2026 21:45 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra Kamis, 12 Nov 2026 20:44 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 21:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 11 Nov 2026 20:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 00:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Selasa, 10 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel Selasa, 10 Nov 2026 22:12 WIB

Baca Selengkapnya
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra Selasa, 10 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel Senin, 09 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa  Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel Jumat, 06 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya