Follow
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menyetujui pengajuan penghentian penuntutan enam perkara tindak pidana umum melalui mekanisme restorative justice (Keadilan Restoratif). Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose mandiri yang dipimpin Kepala Kejati Jatim Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA, CSSL pada Rabu, 6 November 2024.
Ekspose mandiri tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kajati, Asisten Pidana Umum (Aspidum), Koordinator dan Kepala Seksi pada Pidum Kejati Jatim, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Kajari Sidoarjo, Kajari Bojonegoro, Kajari Tanjung Perak, Kajari Gresik dan Kajari Tuban.
Mengutip laman Kejati-jatim.go.id, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Melalui kebijakan restorative justice diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan. Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.
Dalam ekspose mandiri kali ini, sebanyak enam perkara diajukan oleh enam Kejari di wilayah hukum Kejati Jatim. Keenam perkara itu adalah:
- 2 perkara Pencurian yang memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP yang diajukan oleh Kejari Sidoarjo dan Kejari Tanjung Perak
- 2 perkara Penganiayaan yang memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang diajukan oleh Kejari Surabaya dan Kejari Tuban;
- 1 perkara Pencurian dengan kekerasan yang memenuhi ketentuan Pasal 363 KUHP yang dioajukan oleh Kejari Bojonegoro
- 1 perkara Perlindungan Anak yang memenuhi ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diajukan oleh Kejari Gresik.
Permohonan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah persyaratan sebagaimana tertuang di dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Persyaratan yang dimaksud adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara; Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan hak korban terlah dipulihkan kembali serta masyarakat merespons positif.
Kajati Jatim Setujui Pengajuan Penghentian Penuntutan 6 Perkara Melalui Restorative Justice
Artikel ini ditulis oleh
Editor Syahid latif
Reporter
- Syahid latif
Rekomendasi
kejaksaan RI
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Kamis, 20 Mar 2025 16:15 WIB
Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Diinisiasi Kajati, Kejati Sulsel Bersama Kanwil Kemenag dan Kanwil ATRBPN Wujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf
Kamis, 20 Mar 2025 13:00 WIB
Jumlah rumah ibadah umat Islam di Sulawesi Selatan terdapat 15.398 unit masjid dan 3.025 unit mushalla
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kejati Jatim Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK Swasta di Disdik Jawa Timur
Kamis, 20 Mar 2025 08:00 WIB
Penyidik Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di lima lokasi.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun
Rabu, 19 Mar 2025 12:01 WIB
Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Menyetujui 12 Permohonan Restoratif Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor Pegawai Bengkel
Selasa, 18 Mar 2025 20:37 WIB
Kedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Senin, 17 Mar 2025 12:46 WIB
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya
Rabu, 05 Mar 2025 07:30 WIB
Sebagian besar saksi yang diperiksa adalah direksi dari perusahaan jasa keuangan
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
4 Perkara Pidana Umum Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor di Bali
Selasa, 04 Mar 2025 08:00 WIB
Permohonan penyelesaian empat perkara lewat mekanisme restorative justice itu diajukan tiga Kejaksaan Negeri.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Periksa 3 Saksi dan 7 Tersangka Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina
Senin, 03 Mar 2025 21:00 WIB
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud"
Baca Selengkapnya
Korupsi Impor Gula
Kejaksaan Periksa Direktur PT Kerta Mulya Sukses Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Senin, 03 Mar 2025 15:00 WIB
Satu orang saksi yang diperiksa tersebut berinisal KS selaku Direktur PT Kerta Mulya Sukses.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Senin, 03 Feb 2025 22:10 WIB
Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Senin, 03 Feb 2025 20:00 WIB
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Senin, 03 Feb 2025 15:00 WIB
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Intelijen Dukung Peningkatan Prestasi Olahraga Berkuda di Kancah Internasional
Senin, 03 Feb 2025 10:00 WIB
Kejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya