STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak pada Senin, 29 Desember 2025.
Penggeledahan yang dilaksanakan sekitar tiga jam sejak pukul 08.30 WIB itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan minyak Non Subsidi di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2020.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Dr. Emilwan Ridwan membenarkan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan tim penyidik hari ini. Kajati menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap praktik korupsi, terlebih di instansi yang menyangkut kepentingan publik.
Dalam proses penggeledahan, tim penyidik menyasar sejumlah ruangan vital dan menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan perkara penyimpangan pengadaan Minyak Non Subsidi Tahun 2020.
Beberapa berkas dimasukkan ke dalam boks tersegel untuk kemudian dibawa ke Kejati Kalbar guna kepentingan pembuktian.
Penggeledahan dilakukan secara tertutup dan mendapat pengawalan ketat yang didampingi petugas TNI yang ikut mengawal proses penggeledahan.
Upaya paksa penggeledahan ini oleh penyidik Kejati Kalbar menandai keseriusan aparat penegak hukum membongkar praktik penyimpangan anggaran di sektor strategis keselamatan pelayaran (pelayanan publik).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta dalam pernyataan kepada awak media menyatakan bahwa Kejati Kalbar tidak akan ragu menindak siapa pun yang terlibat.
“Jika alat bukti cukup, penetapan tersangka akan dilakukan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,”
tegas Kasi Penkum.
Kejati Kalbar
Perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Penyidik kini fokus menelusuri aliran dana dan keterlibatan pejabat terkait.
“Penggeledahan ini bukan akhir, melainkan awal untuk membuka secara terang benderang dugaan praktik korupsi yang terjadi,” tambahnya.
Kejati Kalbar memastikan proses hukum akan berjalan profesional dan transparan. Publik diminta bersabar menunggu hasil penyidikan, sekaligus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap korupsi terus bergerak, bahkan di sektor yang selama ini luput dari sorotan.
Usut Perkara Kejati Kalbar Geledah Kantor Distrik Navigasi Pontianak
Follow
Rekomendasi
