20 Kejaksaan Tinggi Raih Penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN
Sebanyak 20 institusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Tanah Air mengukir prestasi dengan mendapat penghargaan berupa pin emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) karena kerja kerasnya memberantas praktik mafia tanah.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
Selain pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPR, Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Hadir juga Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto; Ketua Kamar Pidana MARI Mahkamah Agung Prim Haryadi; dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Wahyu Widada yang mewakili Kapolri.
Menteri ATR/BPN dalam sambutannya mengatakan tugas memberantas mafia tanah merupakan salah satu tugas berat yang harus dijalankan kementeriannya. Untuk itu, Menteri ATR/BPN meminta dukungan dan bantuan dari seluruh pihak berwenang.
"Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan,"
ujar Menteri ATR/BPN dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ATR/BPN.
Pemberian emas merupakan wujud apresiasi Kementerian ATR/BPN atas ketegasan aparat hukum dalam menangani konflik pertanahan, terutama memberantas mafia tana yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Tak hanya dukungan eksternal, Menteri ATR/BPN juga menegaskan tindak pidana pertanahan seperti sengketa dan konflik yang terjadi kemungkinan juga melibatkan oknum internal di kementeriannya. Untuk oknum yang diketahui terlibat, Menteri ATR/BPN memperingatkan dirinya sendiri yang akan menghantarkan oknum kementeriannya ke aparat penegak hukum.
"Jadi ini warning bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah ini, kalau menyangkut aparatur negara, apalagi menyangkut aparatur Kementerian ATR/BPN, kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada APH, tapi saya sendiri," tegas menteri ATR.
Sejumlah Kajati penerima penghargaan pin emas itu di antaranya Kepala Kejati Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Yulianto, Kajati Maluku Agoes Soenanto Prasettyo, S.H., M.H, Kajati Bangka Belitung M Teguh Darmawan, Kajati Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri S.H., M.H, Kajati Bengkulu Syaifudin Tagamal, S.H., M.H, Kajati Lampung Kuntadi, S.H., M.H, Kajati Sulawesi Tenggara Hendro Dewanto, dan Kajati Kalimantan Barat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari mengatakan Kajati Sumsel menerima pin emas karena dinilai berhasil dalam melaksanakan pencegahan kasus pertanahan yang ada di provinsi Sumsel.
"Pemberian Pin Emas kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan merupakan apresiasi atas capaian penyelesaian target operasi dalam pencegahan konflik pertanahan di Sumatera Selatan, disamping itu juga pencapaian ini dapat diperoleh berkat sinergitas yang dibangun antara Kejati Sumsel, Polda Sumsel, dan Kanwin BPN Sumsel," ujar Kasi Penkum.
Hal senada juga disampaikan Kasi Penkum Kejati Maluku Ardy, S.H., M.H., terkait penghargaan dan pin emas yang diperoleh Kajati Maluku.
"Dasar penilaian pada Institusi yang di pimpin Bapak Agoes SP ini, sangat berprestasi melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah serta mampu menyelesaikan konflik pertanahan di Provinsi Maluku” ungkap Kasi Penkum Kejati Maluku.
Selain para kajati, penghargaan dan pin emas juga diberikan kepada 21 Kepala Kepolisian Dasrah serta 21 Kepala Kantor Wilayah BPN karena dinilai berprestasi dalam menyelesaikan masalah atau konflik pertanahan di wilayah hukumnya masing – masing.
20 Kejaksaan Tinggi Terima Penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga membahas tentang pendampingan pengadaan barang dan jasa dari kementerian tersebut
Follow
Rekomendasi
