Bertemu KPK Hong Kong, Kejagung Sepakat Jalin Kerja Sama
Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan kunjungan ke Hongkong dalam rangka menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak dalam pemberantasan korupsi, Jumat 22 Desember 2023.
Di antaranya Direktorat Penuntutan Umum Hongkong (berada di bawah Departemen Kehakiman Hongkong), Hongkong Centre Library atau Perpustakaan Pusat Hongkong dan Comission Against Corruption (CCAC) Macau atau Komisi Anti Korupsi Macau.
Kunjungan kali ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Bernadeta Maria Erna Elastiyani.
Didampingi oleh Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, serta dua orang Kepala Sub Bagian pada Bagian Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri.
Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dengan penegak hukum guna mempercepat langkah-langkah serta pemulihan aset lintas negara.
Delegasi Kejaksaan RI juga mengunjungi Perpustakaan Pusat Hongkong untuk meninjau pengelolaan perpustakaan yang modern dan lengkap guna peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan dokumentasi hukum di Kejagung.
Dalam pertemuan dengan Komisi Anti Korupsi Macau (CCIC), delegasi melakukan diskusi mendalam terkait Best Practices Pemberantasan Korupsi di Macau dan Indonesia.
Pertukaran data dan informasi pemberantasan korupsi lintas negara (termasuk pelacakan koruptor serta aset-aset hasil korupsi), serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum kedua institusi.
Pada rangkaian kunjungan tersebut, delegasi juga melakukan Courtesy Call ke Konsulat Jenderal RI di Hongkong dalam rangka melakukan Monitoring Evaluasi tugas dan fungsi Atase Kejaksaan RI pada Konsulat Jenderal RI di Hongkong.
Diketahui sebelumnya Indonesia dengan Hongkong telah memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) yakni mekanisme bantuan hukum timbal balik.
Bertemu KPK Hong Kong, Kejagung Sepakat Jalin Kerja Sama
Delegasi Kejaksaan Agung dari Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan melaksanakan Benchmarking ke Supreme Prosecution Office Korea Selatan.
Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI mendapat apresiasi oleh Presidensi dan Sekretariat ARIN-AP karena dinilai sangat aktif dalam keanggotaanya selama ini
Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.
Agar lebih optimal, instrumen pidana yang digunakan adalah mendorong pembuktian unsur yang merugikan perekonomian negara, mendorong penggunaan pasal TPPU
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Follow
Rekomendasi
