Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menyita uang dalam jumlah fantastis dari kasus mega korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Kali ini, uang tunai senilai Rp1,37 triliun disita dari dua grup korporasi besar: Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.
Uang sitaan ini berasal dari 6 perusahaan terdakwa yang memilih menitipkan uang pengganti kepada Kejaksaan, sebagai bagian dari proses hukum. Dari jumlah itu, PT Musim Mas menyetor Rp1,18 triliun, sementara lima perusahaan di bawah Permata Hijau Group menyerahkan Rp186 miliar.
“Seluruh dana tersebut kini berada dalam rekening penampungan Jampidsus di Bank BRI,” ujar Sutikno, Direktur Penuntutan Jampidsus, dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 2 Juni 2025.
Sebelumnya, Kejaksaan juga menyita Rp11,8 triliun dari Wilmar Group dalam perkara yang sama. Jika ditotal, nilai sitaan sementara dari kasus CPO ini telah menyentuh lebih dari Rp13 triliun, dan masih akan bertambah seiring penyidikan lanjutan.
Uang-uang tersebut kini masuk dalam memori kasasi yang tengah diajukan oleh Kejaksaan ke Mahkamah Agung, menyusul putusan kontroversial pengadilan tingkat pertama yang melepaskan tanggung jawab pidana dari tiga grup korporasi besar tersebut.
Berdasarkan amar putusan yang didapat dari laman resmi Mahkamah Agung, diketahui bahwa pada 19 Maret 2025 lalu, tiga korporasi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam putusannya, majelis hakim menyebutkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU. Namun, perbuatan para terdakwa ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag. Para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan JPU, baik primair maupun sekunder.
Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayarkan sejumlah denda dan denda pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619.
Jika uang ini tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku Direktur dapat disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiair pidana penjara 19 tahun.
Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26.
Jika uang ini tidak dibayarkan, harta David Virgo selaku pengendali lima korporasi di dalam Permata Hijau Group dapat disita untuk dilelang. Apabila tidak mencukupi, terhadap David Virgo dikenakan subsidiair penjara selama 12 bulan.
Terdakwa Musim Mas Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1.
Jika uang ini tidak dibayarkan, harta milik para pengendali Musim Mas Group, yaitu Ir. Gunawan Siregar selaku Direktur Utama dan sejumlah pihak lainnya akan disita untuk dilelang. Apabila tidak mencukupi, maka terhadap personel pengendali dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.
Para terdakwa diyakini melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejagung Sita Rp1,3 Triliun Hasil Korupsi Fasilitas CPO
Arahan itu disampaikan Jampidsus saat membuka JAM PIDSUS Gelar Pelatihan Public Speaking And Leadership Competency Enhancement bagi Jajaran Aspidsus dan Kajari Wilayah Sumatera Bagian Utara
Follow
Rekomendasi
