Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Sumatera Selatan memeriksa 8 orang saksi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan fiktif pembuatan peta desa tahun anggaran 2023. Secara bertahap, tim jaksa penyidik juga berencana bakal meminta keterangan dari seluruh kepala desa se-Kabupaten Lahat.
Pada pemeriksaan yang berlangsung Kamis, 9 Januari 2025, tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Lahat memeriksa delapan orang saksi.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 79 orang saksi.
Selain pemeriksaan saksi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Toto Roedianto melalui Kasi Intel Zit Muttaqin, mengatakan Kejari Lahat pada hari yang sama juga menerima uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp50,52 juta.
Kegiatan pemeriksaan para saksi merupakan rangkaian proses pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik guna membuat terang suatu tindak pidana untuk menemukan pihak yang paling bertanggungjawab pada kegiatan tersebut.
Penyidikan perkara ini sebagai bentuk upaya dari Kajari Lahat beserta jajaran untuk bukan hanya memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Lahat namun juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Diketahui Kejari Lahat tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembuatan Peta Desa yang melibatkan 240 desa dengan sumber dana APBD tahun anggaran 2023 senilai Rp 12 miliar. Dalam program itu, setiap desa memperoleh dana proyek senilai Rp35 juta.
Penyidikan ini dilatarbelakangi oleh temuan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Kejari Lahat telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ada kades diminta keterangan datangi kantor Kejari Lahat.
Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembuatan Peta Desa, Kejari Lahat Bakal Periksa Seluruh Kades se-Kabupaten
Follow
Rekomendasi
