Tiga Pokja Peningkatan Devisa Negara tersebut dibentuk dalam Rapat Desk Koordinasi yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024. Rapat tersebut diikuti Sekretaris JAM-Intelijen Sarjono Turin yang memberikan sambutan mewakili JAM-Intelijen.
Desk Koordinasi yang dibentuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (MenkoPolkam) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Ketiga Pokja yang dibentuk tersebut adalah Pokja Devisa Hasil Ekspor dengan Ketua Pokja Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; Pokja Devisa Pembayaran Impor dengan dipimpin Kementerian Keuangan; dan Pokja Sektor Jasa dengan Ketua Pokja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan anggota Kementerian/Lembaga terkait.
"Melalui koordinasi efektif masing-masing Kelompok Kerja, kami optimistis target pemerintah terkait penerimaan devisa dapat tercapai, sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan makmur," tegas JAM-Intelijen dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris JAM-Intelijen.
Pemerintah menargetkan peningkatan devisa dari berbagai sektor termasuk Tenaga Kerja Indonesia dengan target Rp 250 triliun pada 2025 serta penerimaan negara dari aktivitas perdagangan ekspor, impor, dan jasa lainnya.
Pada tahun 2022 lalu, cadangan devisa Indonesia dilaporkan berada pada posisi US$137 miliar. Di tahun 2024 hingga bulan Agustus, posisi cadangan devisai sudah naik signifikan menjadi US$150,2 miliar.
“Jumlah ini mendukung ketahanan sektor eksternal, stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan nasional. Namun, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan baru, termasuk volatilitas pasar keuangan yang harus diantisipasi melalui pengelolaan cadangan devisa yang lebih adaptif,”
ujar JAM-Intelijen.
Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dengan penanggung jawab Wakil Jaksa Agung RI diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kementerian/Lembaga terkait dalam pengelolaan penerimaan devisai, mendorong perumusan kebijakan efektif dalam sektor-sektor strategi seperti ekspor, impor, dan jasa; serta mendukung pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui pengelolaan devisa yang efektif.
Peningkatan devisa negara menjadi langkah konkret untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana dicita-citakan dalam strategi transformasi bangsa.
Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, upaya ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kebocoran pendapatan nasional, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Rapat Koordinasi kali ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM, dan Kementerian BUMN.
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat kerja sama di antara jaksa-jaksa se-ASEAN agar lebih optimal dalam mencegah dan menekan kejahatan terorganisir
Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.
Acara ini relevan di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi, terutama akibat penurunan daya beli yang disebabkan oleh deflasi selama lima bulan terakhir.
Follow
Rekomendasi
