STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan acara Apresiasi & Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Kompetisi BerAKHLAK Tahun 2025" yang berlangsung secara hybrid di Aula Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu 17 Desember 2025. Sebanyak 38 Satuan Kerja (Satker) dilaporkan meraih predikat WBK dan 12 Satker pemenang Kompetisi BerAKHLAK.
Jaksa Agung Burhanuddin menekankan bahwa kompetisi ini adalah instrumen strategis untuk menguji sejauh mana nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK pada ASN terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari insan Adhyaksa. Nilai dasar ASN itu berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Predikat WBK, tegas Jaksa Agung, bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan cerminan budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan kepentingan masyarakat.
"Jadikan integritas sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas. Jauhkan diri dari perbuatan tercela yang dapat mencoreng marwah institusi," tegas Jaksa Agung seraya berharap pencapaian ini menjadi pemicu bagi seluruh satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan profesionalisme.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung, selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Asep N. Mulyana dalam laporannya menyampaikan bahwa bahwa sepanjang tahun 2025, Kejaksaan telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) secara terencana dan terukur sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021.
“Dari total 215 satuan kerja yang mengikuti proses evaluasi objektif dan berjenjang, sebanyak 38 satuan kerja berhasil ditetapkan meraih predikat WBK Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan RI,” ungkap Plt. Wakil Jaksa Agung.
Selain penganugerahan ZI, Kejaksaan juga mengumumkan pemenang Kompetisi BerAKHLAK 2025. Kompetisi ini diikuti oleh 166 karya dari seluruh Indonesia yang mencakup kategori video, podcast, berita, dan artikel.
Penilaian dilakukan secara komprehensif oleh Tim Evaluator dari Biro Perencanaan, Puspenkum, dan Kementerian PANRB untuk menjaring tiga besar terbaik pada setiap kategori.
Acara ini turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Babul Khoir Harahap, Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Pengawawsan Rudi Margono, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Pejabat Eselon, II, dan III Kejaksaan Agung.
Berikut daftar satuan kerja berpredikat ZI Menuju WBK di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025:
1. Kejaksaan Tinggi Aceh
2. Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
3. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
4. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
5. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
6. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
7. Kejaksaan Negeri Bantaeng
8. Kejaksaan Negeri Barito Kuala
9. Kejaksaan Negeri Batam
10. Kejaksaan Negeri Baubau
11. Kejaksaan Negeri Belawan
12. Kejaksaan Negeri Cilegon
13. Kejaksaan Negeri Halmahera Timur
14. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung
15. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto
16. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang
17. Kejaksaan Negeri Kapuas
18. Kejaksaan Negeri Karo
19. Kejaksaan Negeri Kaur
20. Kejaksaan Negeri Kota Blitar
21. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
22. Kejaksaan Negeri Kutai Timur
23. Kejaksaan Negeri Lombok Timur
24. Kejaksaan Negeri Metro
25. Kejaksaan Negeri Muara Enim
26. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
27. Kejaksaan Negeri Nagan Raya
28. Kejaksaan Negeri Palu
29. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
30. Kejaksaan Negeri Purbalingga
31. Kejaksaan Negeri Purwakarta
32. Kejaksaan Negeri Samarinda
33. Kejaksaan Negeri Sekadau
34. Kejaksaan Negeri Solok
35. Kejaksaan Negeri Soppeng
36. Kejaksaan Negeri Sumedang
37. Kejaksaan Negeri Takalar
38. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu
Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai konsistem melakukan penegakan hukum dan mereformasi aparatur penegak hukum yang lebih profesional
Baca Selengkapnya
Rakor ini digelar dengan tujuan mengevaluasi penanganan perkara koneksitas dan menyamakan persepsi di tengah pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru.
Baca Selengkapnya
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id