Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovanis menilai keberadaan desa tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas pemerintahan terkecil yang identik dengan ketertinggalan. Desa saat ini telah menjelma menjadi bagian integral dari pemerintahan modern yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
"Desa telah berkembang pesat dengan dukungan anggaran, struktur pemerintahan, sistem pengawasan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memperkuat posisinya sebagai ujung tombak pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat,”
ujar JAM-Intel Kejaksaan Agung, Reda Manthovani
Kejaksaan.go.id
Pernyataan tersebut disampaikan JAM-Intel saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Organisasi Desa Bersatu 2025 digelar pada Selasa 18 Maret 2025 di Hotel Bidakara Jakarta, dengan mengusung tema "Dukungan Desa terhadap Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran".
Menurut JAM-Intel, Keberadaan desa bahkan telah dianggap sebagai salah pilar utama dalam pembangunan nasional. Dengan posisinya tersebut, peran aktif desa dalam pembangunan yang berkelanjutan menjadi sangat penting.
Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
"Dahulu, banyak generasi muda yang meninggalkan desa untuk mencari penghidupan di kota. Namun, ke depan, desa harus menjadi tempat yang menawarkan peluang dan kesejahteraan, sehingga orang-orang akan kembali untuk membangun daerahnya sendiri," tuturnya.
Perkembangan teknologi, meningkatnya transparansi, serta perubahan sosial menuntut desa untuk beradaptasi dengan tantangan yang semakin kompleks. JAM-Intel mengingatkan bahwa dalam era keterbukaan informasi, pengawasan terhadap aparatur desa menjadi semakin ketat, sehingga prinsip tata kelola yang baik harus selalu dijaga.
"Sistem pengawasan yang baik akan semakin memperkuat integritas kita dalam menjalankan tugas. Namun, pengawasan yang berlebihan juga harus dihindari agar tidak menciptakan ketakutan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Program Jaga Desa
Dengan posisi dan peran penting itu, lanjut JAM-Intel, upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa harus dilakukan, Salah satu terobosan yang dilakukan Kejaksaan RI adalah meluncurkan Program Jaga Desa yang bertujuan membantu aparatur desa dalam memahami regulasi serta menghindari potensi kesalahan administrasi yang dapat berdampak hukum.
Program ini juga telah dilengkapi dengan aplikasi berbasis digital yang memungkinkan Kepala Desa untuk melaporkan kondisi anggaran, aset, serta pertanggungjawaban keuangan secara real-time.
“Melalui Jaga Desa, Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis dalam membantu desa memecahkan berbagai permasalahan pembangunan dan tata kelola. Upaya pencegahan diutamakan agar potensi kesalahan yang berujung pada kerugian negara dapat dicegah sejak awal,”
Ia juga mengajak seluruh elemen desa untuk terus menumbuhkan budaya antikorupsi, mengedepankan transparansi, serta menjaga persatuan dalam bingkai kebangsaan.
"Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, harus terus menjadi pegangan dalam membangun desa yang maju dan sejahtera. Mari kita jadikan desa sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,"imbuhnya.
Kegiatan ini yang juga dihadiri oleh Ketua Umum dan jajaran Dewan Pengurus Pusat Desa Bersatu, delapan organisasi desa nasional, para Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta organisasi kemasyarakatan desa dari seluruh Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara desa dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
JAM-Intel Kejagung Tegaskan Program Jaga Desa Hadir untuk Cegah Pelanggaran Hukum
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
