Perkara Dugaan Korupsi Jasa Pandu Kapal di Sungai Lalan Musi Banyuasin Naik Tahap Penyidikan Umum, Kajati Sumsel Sebut Kerugian Negara Diperkirakan Rp160 Miliar
STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayanan wilayah perairan Sunga Lalan, Kabupaten Musin Banyuasin Tahun 2019-2024 ke tahap penyidikan.
Penetapan kenaikan status penanganan perkara ini ditetapkan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel menggelar ekspose pada Selasa, 7 April 2026.
"Tim penyidik Bidang PIDSUS Kejati Sumatera Selatan pada hari ini meningkatkan status perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan umum terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan tadi yaitu di periode tahun 2019 dan 2025 yang mana perkara ini baru tadi pagi ini diekspose oleh teman-teman," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Dr Ketut Sumedana dalam keterangan pers yang digelar di Kantor Kejati Sumsel.
Modus Perkara
Menurut Kajati, perkara ini sebelum pernah di-ekspose sekitar 2 bulan yang lalu dari hasil kolaborasi jaksa bidang Intelijen dan Penyidik Pidsus Kejati Sumsel ini yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa perkara ini bermula dari proses penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017. Aturan itu menyebutkan bahwa setiap kapal tongkang yang melewati jembatan harus dipandu oleh tug boat.
Berbekal Perbup tersebut, Dinas Perhubungan Musi Banyuasin menjalin perjanjian kerja sama dengan CV R pada tahun 2019 dan PT. A pada tahun 2024. Kedua mitra kerja tersebut ditunjuk sebagai operator pemandu kapal tongkang yang akan melintasi jembatan.
Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa terdapat tarif biaya layanan jasa pemanduan untuk setiap kapal yang akan melintasi jalur sungai sebesar Rp 9 juta hingga Rp 13 juta per sekali melintas.
"Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan teman-teman, Yang Bersangkutan tidak menyetorkan apapun, atau pemerintah daerah tidak mendapatkan apapun, dari hasil kerja sama tersebut,"
ujar Kajati Sumsel.
Kejati Sumsel
Dari perkiraan awal tim penyidik, kedua perusahaan mendapatkan keuntungan ilegal (Illegal Gain) kurang lebih Rp160 miliar. Nilai tersebut ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara karena tidak ada biaya yang disetorkan.
Perkara Dugaan Korupsi Jasa Pandu Kapal di Sungai Lalan Musi Banyuasin Naik Tahap Penyidikan Umum, Kajati Sumsel Sebut Kerugian Negara Diperkirakan Rp160 Miliar
Follow
Rekomendasi
