Better experience in portrait mode.
Kejari Jakarta Timur Tahan Tersangka DMS Terkait Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit di Sudin PPKUKM Senilai Rp9 Miliar

Kejari Jakarta Timur Tahan Tersangka DMS Terkait Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit di Sudin PPKUKM Senilai Rp9 Miliar

Rabu, 10 Jun 2026 17:01 WIB

STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial DMS terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyediaan Fasilitas Sarana Produksi Dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Pengadaan Mesin Jahit Singer M1155 Dan Mesin Jahit Singer M1255) pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Kejari Jakarta Timur Tahan Tersangka DMS Terkait Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit di Sudin PPKUKM Senilai Rp9 Miliar

Tersangka DMS sebelumnya dipanggil Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa, 9 Juni 2026 dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023-2024.

Pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: PRINT-01/M.1.13/Fd.1/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : PRINT – 01.A/M.1.13/Fd.2/02/2026 tanggal 04 Februari 2026.

"Setelah dilakukan pemeriksaan penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka DMS," Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Timur, Topik Gunawan dalam keterangannya kepada awak media.

Penahanan selama 20 tahun di rumah tahanan terhadap Tersangka DMS dilakukan penyidik Pidsus Kejari Jakarta Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-03/M.1.13/Fd.2/06/2026 tanggal 9 Juni 2026 terhitung sejak tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan 28 Juni 2026.

Kejari Jakarta Timur Tahan Tersangka DMS Terkait Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit di Sudin PPKUKM Senilai Rp9 Miliar

Kronologis Perkara

Sebagai informasi, Tim Penyidik Pidsus Kejari Jakarta Timur sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit dalam program Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru yang diselenggarakan Subdin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022-2024 pada Senin, 18 Mei 2026.

Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah IRM selaku Direktur PT SCS yang menjadi penyedia pengadaan mesin jahit tahun 2022 sampai 2024, PAR selaku PPK tahun 2022, dan DMS (sebelumnya disebutkan berinisial DER-red) selaku PPK tahun 2023 serta 2024. 
 

Dua dari tiga tersangka yaitu PAR dan DER langsung menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak 18 Mei 2026 sampai dengan 6 Juni 2026 guna kepentingan penyidikan. Terhadap tersangka PAR ditahan di Rutan Kelas I Cipinang dan tersangka IRM ditahan di Rutan Kelas II Pondok Bambu.

"Ada tiga (orang tersangka), namun sesuai dengan panggilan yang kami kirim kepada ketiga orang ini, untuk satu orang inisial DER yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan keterangan sakit," ujar Kajari kala itu.

Modus Operandi

Modus Operandi

Kajari menjelaskan, tim penyidik Pidsus Kejari Jakarta Timur telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi, meminta keterangan ahli, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen serta barang bukti lainnya. Dalam kesimpulannya, penyidik menyatakan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan mesin jahit yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
 

Diketahui, Sudin PPKUKM Jakarta Timur pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran pengadaan 800 unit mesin jahit manual merek Singer tipe M1155 dengan harga satuan Rp3,4 juta atau total senilai Rp2,72 miliar. Program serupa dilanjutkan pada tahun 2023 dengan melakukan pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1255 dengan harga satuan Rp4,1 juta atau total mencapai Rp3,28 miliar.

Kemudian pada tahun 2024, Sudin PPKUKM kembali melakukan pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1255 dengan harga satuan Rp3,816 juta atau total sebesar Rp3,05 miliar.

Selama tiga tahun program tersebut, total anggaran pengadaan mesin jahit mencapai lebih dari Rp9 miliar. Seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing katalog elektronik atau e-katalog pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, ungkap Kajari, penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan pada proses penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS) dan kerangka acuan kerja (KAK).

Penyimpangan itu berupa dugaan penyusunan dokumen tidak dilakukan berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, melainkan menggunakan data yang diberikan langsung oleh pihak penyedia, yakni PT SCS. penyidik juga menemukan perubahan spesifikasi teknis dalam proses pengadaan yang disebut tidak didukung dengan justifikasi teknis yang memadai.

Kerugian Negara

Kerugian Negara

Kondisi tersebut diduga memicu terjadinya kemahalan harga (mark up) dalam pengadaan mesin jahit Singer dari tipe berbeda. Dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian negara dari perkara tersebut ditaksir mencapai Rp4.078.551.737.

Tim Tabur Kejati Sumut dan Kejari Madina Amankan DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan
Tim Tabur Kejati Sumut dan Kejari Madina Amankan DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan Senin, 14 Sep 2026 18:16 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel dan PT Hutama Karya Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Datun
Kejati Sumsel dan PT Hutama Karya Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Datun Senin, 14 Sep 2026 15:20 WIB

Baca Selengkapnya
Salah Paham Berujung Pengeroyokan,  Kejati Sulsel Menyetujui  Restorative Justice Bagi 2 Saudara Kandung Asal Luwu Timur
Salah Paham Berujung Pengeroyokan, Kejati Sulsel Menyetujui Restorative Justice Bagi 2 Saudara Kandung Asal Luwu Timur Senin, 14 Sep 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Integrasi Sistem Peradilan, Kejati Banten Tandatangani PKS Persidangan Pidana Secara Elektronika
Perkuat Integrasi Sistem Peradilan, Kejati Banten Tandatangani PKS Persidangan Pidana Secara Elektronika Senin, 14 Sep 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Tabur Kejaksaan Amankan Terpidana AS, DPO Perkara Korupsi Penyaluran KUR Rp20 Miliar
Tim Tabur Kejaksaan Amankan Terpidana AS, DPO Perkara Korupsi Penyaluran KUR Rp20 Miliar Minggu, 13 Sep 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Aceh Laksanakan PPS Terhadap 2 Proyek Strategis Dinas Kesehatan
Kejati Aceh Laksanakan PPS Terhadap 2 Proyek Strategis Dinas Kesehatan Sabtu, 12 Sep 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Keluarga Terpidana Serahkan Rp452 Juta, Kejari Mataram Telah Terima Uang Pengganti Rp1,45 Miliar dari Perkara Pokir DPRD Lombok Barat
Keluarga Terpidana Serahkan Rp452 Juta, Kejari Mataram Telah Terima Uang Pengganti Rp1,45 Miliar dari Perkara Pokir DPRD Lombok Barat Jumat, 11 Sep 2026 19:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Pegawai Inhutani V Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Pegawai Inhutani V Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI Jumat, 11 Sep 2026 17:11 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karawang Tetapkan 2 Tersangka Baru Perkara Penyaluran KPR ke PT BAS
Kejari Karawang Tetapkan 2 Tersangka Baru Perkara Penyaluran KPR ke PT BAS Jumat, 11 Sep 2026 13:05 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jambi Tetapkan PKK  Dinas PUPR Sebagai Tersangka Baru Perkara Proyek Jalan Pelabuhan Ujung Jabung
Kejati Jambi Tetapkan PKK Dinas PUPR Sebagai Tersangka Baru Perkara Proyek Jalan Pelabuhan Ujung Jabung Jumat, 11 Sep 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Dr. Chatarina Muliana Lantik Kolonel Cpm Raden Tri Cahyo Budi A Sebagai Aspidmil Kejati Kaltim
Kajati Dr. Chatarina Muliana Lantik Kolonel Cpm Raden Tri Cahyo Budi A Sebagai Aspidmil Kejati Kaltim Kamis, 10 Sep 2026 20:22 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Terima Penyerahan Penitipan Kerugian Negara Rp1 Triliun Perkara Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan PT PSMI
Penyidik JAM PIDSUS Terima Penyerahan Penitipan Kerugian Negara Rp1 Triliun Perkara Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan PT PSMI Kamis, 10 Sep 2026 19:22 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas ESDM Prov Sulteng Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas ESDM Prov Sulteng Terkait Perkara Komoditas Nikel Kamis, 10 Sep 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Kembali Periksa Seorang Komisaris Inhutani V Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI
Kejagung Kembali Periksa Seorang Komisaris Inhutani V Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI Kamis, 10 Sep 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 6  Saksi Terkait Perkara Tata Kelola MBG di BGN, Salah Satunya Mantan Direksi BUMN
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 6 Saksi Terkait Perkara Tata Kelola MBG di BGN, Salah Satunya Mantan Direksi BUMN Kamis, 10 Sep 2026 15:06 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Kepulauan Sangihe Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Sulut dan Tol Laut
Kejari Kepulauan Sangihe Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Sulut dan Tol Laut Kamis, 10 Sep 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Komisaris dan Mantan Direksi PT Inhutani Terkait Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Komisaris dan Mantan Direksi PT Inhutani Terkait Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI Kamis, 10 Sep 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Kejagung Periksa 4 Karyawan Terkait Perkara Komoditas Nikel, Salah Satunya Seorang Direktur
Penyidik Kejagung Periksa 4 Karyawan Terkait Perkara Komoditas Nikel, Salah Satunya Seorang Direktur Rabu, 09 Sep 2026 18:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 6 Orang Saksi Terkait Perkara Tata Kelola MBG di BGN, Ada Penjual Ompreng sampai Direksi
Kejagung Periksa 6 Orang Saksi Terkait Perkara Tata Kelola MBG di BGN, Ada Penjual Ompreng sampai Direksi Rabu, 09 Sep 2026 16:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Sembilan Kejagung Periksa Saksi dari Perbankan dan Ahli Terkait Penanganan Perkara FA
Tim Sembilan Kejagung Periksa Saksi dari Perbankan dan Ahli Terkait Penanganan Perkara FA Rabu, 09 Sep 2026 15:06 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Pulihkan Aset Pemkot Surabaya Senilai Rp124 Miliar melalui Bantuan Hukum Nonlitigasi
Kejati Jatim Pulihkan Aset Pemkot Surabaya Senilai Rp124 Miliar melalui Bantuan Hukum Nonlitigasi Rabu, 09 Sep 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Pertama di Indonesia , Kejati Sulsel dan Dinsos Gelar Kampanye Anti Korupsi Pengelolaan Sekolah Rakyat
Pertama di Indonesia , Kejati Sulsel dan Dinsos Gelar Kampanye Anti Korupsi Pengelolaan Sekolah Rakyat Rabu, 09 Sep 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi    Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI Selasa, 08 Sep 2026 22:22 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Saksi Perkara Komoditas Nikel, Dua di Antaranya Pemegang Saham dan Direksi PT CNI
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Saksi Perkara Komoditas Nikel, Dua di Antaranya Pemegang Saham dan Direksi PT CNI Selasa, 08 Sep 2026 21:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Orang Saksi Terkait Perkara Tata Kelola MBG di BGN
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Orang Saksi Terkait Perkara Tata Kelola MBG di BGN Selasa, 08 Sep 2026 20:29 WIB

Baca Selengkapnya